Dewan Minta Gubernur Jabar Segera Susun RPJM 2018-2023

87

BISNIS BANDUNG- Gubernur M Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum diminta segera menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang berisi
penekanan terhadap janji-janji gubernur dan wakil gubernur terpilih serta program unggulannya.

Janji-janji Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang dituangkan dalam RPJMD bisa menjadi alat ukur apakah seluruh janji kampanye sudah terpenuhi dan menjadi ukuran bagi DPRD Jawa Barat untuk melakukan pengawasan di legislatif.

“Ya di dalam peraturan, memang tiga bulan ini sudah tersusun RPJMD, walaupun kalau tadi kita melihat visi misi dan program yang disampaikan, beberapa hal masih menjadi prioritas di Pemprov Jawa Barat, seperti pendidikan, kesehatan hingga daya beli,” kata Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari saat memimpin rapat paripurna istimewa penyamopaian pidato visi misi gubernur dan wakil gubenur periode  2018-2023 di Gedung DPRD Jabar, baru-baru ini.

Pada rapat paripurna istimewa tersebut, Ineu menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak seperti KPU Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat, Polda Jawa Barat, TNI, terutama masyarakat Jawa Barat yang telah ikut serta dan menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.

Selain itu, pada kesempatan tersebut Ineu mengucapkan selamat bekerja kepada pasangan M Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum yang telah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar periode 2018-2023 oleh Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Rabu (5/9).

“Atas nama pribadi dan lembaga, saya ucapkan selamat untuk pasangan Rindu (Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum). Selamat atas pelantikannya hari ini dan selamat bekerja,” katanya.

Ia berharap usai pelantikan tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih bisa langsung melaksanakan tugas dan kewajibannya serta bisa bersinergi dengan legislatif.

“Kami berharap Pak Emil dan Pak Uu bisa melaksankaan tugas sesuai harapan masyarakat. Bisa bersinergi dan koordinasi langsung dengan kami dan kami yakin hal tersebut akan mudah dilakukan karena keduanya berpengalaman di pemerintahan sewaktu menjabat jadi kepala daerah di tingkat pemerintah kota,” kata Ineu.

Pemekaran

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan  perlu ada pemekaran daerah khususnya di wilayah Jabar bagian selatan. Menurutnya, jumlah penduduk di Jabar sebanyak 48 Juta jiwa atau terbesar se-Indonesia tidak sebanding dengan jumlah daerah saat ini yaitu 27 Kota/ Kabupaten.

“Jadi akan kita perjuangkan untuk pemekaran, prioritasnya di Jabar selatan,” kata Emil, sapaan akrabnya.

Ia membandingkan, Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 39 Juta jiwa memiliki 38 Kota/ Kabupaten. Begitu juga  Sumatera Utara memiliki 33 daerah dengan jumlah penduduk 14 Juta jiwa.

“Contoh Sumut jumlah penduduknya 14 Juta, daerahnya 33 maka jumlah uang yang munculnya kan jadi 33 kali, kita hanya 27 kali untuk jumlah penduduk yang sangat besar ini,” paparnya.

Rencana pemekaran daerah tersebut juga akan diaspirasikannya pada momentum Pilpres mendatang.

“Nanti ada momunteum Pilpres kan akan kita aspirasikan,” ucapnya.

Gubernur mengatakan, pemekaran perlu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan dalam pelayanan publik. Contohnya masyarakat di pelosok yang mengurus administrasi kependudukan harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke ibu kota daerah.

Dipilihnya Jabar selatan untuk pemekaran karena menurutnya selain memiliki daerah luas, potensi kepariwisataan pun sangat besar untuk dikembangkan. Daerah selatan pun alamnya sangat subur. Hal tersebut bisa berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Apabila pemekaran tersebut terealisasi maka tidak akan ada ketimpangan antara wilayah utara, tengah dan selatan.Mengenai berapa daerah yang akan dimekarkan, Emil belum menyebut karena harus  terlebih dulu dibahas dengan DPRD Jabar.(B-002)***