Relokasi Industri, Kejutan Awal RK

168

   GUBENUR Jawa Barat terlantik, Ridwan Kamil, menyampaikan rencana awal pemerintahannya yakni membersihakan sisi Sungai Citarum. Menurut Kang Emil, kawasan sepanjang DAS Citarum harus bersih dari segala macam pencemar. Ia berencana merelokasi semua pabrik yang ada di tepi Citarum. Lokasi yang diincarnya, kawasan Kabupaten Majalengka. Lebih dari 3.000 pabrik di tepi Citatrum dari hulu ke hilir sebagai sumber pencemaran.

   Benar, keinginan gubernur baru itu baru merupakan wacana. RK belum melakukan survey apalagi membuat blueprintnya secara rinci.Namun wacana itu tampaknya sudah sejak lama dirancang atau katakanlah sebagai ”marka kejut” di jalan tol. Warga Bandung mengenal benar karakter Ridwan Kamil. Ia melakukan berbagai tindakan yang mengejutkan dalam melakukan perubahan wajah Kota Bandung. Tiba-tiba saja ia mengubah Alun-alun menjadi destinasi wisata yang menarik banyak warga. RK membangun Teras Cihampelas untuk memberi kenyamanan bagi warga yang berbelanja di kawasan fesyen itu. Ia membangun jalan layang penghubung Jl. Jakarta – Jl. Terusan Jakarta dengan ornamen bergaya muralistis. Di samping itu ia membuat berbagai kejutan kecil, seperti penataan Jl. Asia Afrika, membangun beberapa taman tematis, dan sebagainya.

   Secara psikologis, kejutan-kejutan itu perlu dilakukan, agar masyarakat, khususnya warga kota tidak terjebak dalam rutinitas. Masyarakat akan merasa jenuh melihat lingkungan di kotanya, dari itu ke itu saja. Hanya dengan memasang seperangkat kursi taman di tepi jalan, orang terpana. Mereka berebut ingin mencoba bersantai di tengah hiruk pikuk kota.Sekarang, bebeapa menit setelah pelantikan sebagai Gubernur Jabar, RK menyampaikan wacana relokasi pabrik.

    Pasti banyak pihak yang terkejut dengan wacana itu. Para pengusaha, idustriwan, investor, distributor, dan kaum buruh, bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan gubernur muda usia itu. ”Apa yang kau cari, Emil?” Para pengusaha dan idustriwan sebagai pemilik industri di tepi Citarum terkejut, karena ia harus memikirkan penambahan modal yang pasti sangat besar. Pemindahan pabrik dan perusahaan yang sedang berjalan baik, bukan masalah kecil. Ia harus membangun pabrik yang pasti harus jauh lebih baik dan lengkap daripada pabrik yang ada sekarang. Kaum buruh juga terkejut karena mereka harus memikirkan tempat tinggal, memboyong keluarga, anak-anak mereka harus pindah sekolah. Belum lagi dengan biaya hidup yang mungkin tidak seimbang dengan upah minimum yang akan mereka terima. Jumlah pendapatan mereka akan disesuaikan dengan UMK setempat.

    Sebetulnya wanaca RK itu tidak benar-benar orisinal. Tahun 2008, Bisnis Bandung pernah memuat tulisan tentang relokasi pabrik. Ketika itu, wacana relokasi datang dari para pengusaha yang berada di Bekasi dan Karawang. Mereka merasa terpukul dengan mulai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pabrikan juga banyak yang merasa jengah dengan maraknya aksi demo buruh yang menuntut kenaikan upah sampai 30%. Upah minimum di Kabupaten Bekasi dan Karawang paling tinggi di Jabar bahkan di Indonesia. Saat itu UMK di Bekasi Rp 3.268.000. Ada beberapa pabrik yang tutup dan melakukan PHK terhada-p sekira 3.000 tenaga kerja.

    Ada beberapa pabrikaqn yang melakukan relokasi usahanya ke luar negeri, banyak juga yang pindah ke daerah lain, seperti ke Garut dan sekitarnya. Daerah yang menjadi incaran para pengusaha industri kala itu ialah Kabupaten Majalegka. Mereka melihat prospek Majalengka yang menjanjikan. Pembangunan Bandara Internasional Kertajkati, Bendung Jatigede,  Pelabuhan Patimban,  menjadi priotritas pembangunan infrastruktur, Tol Cisundawu tengah dikerjakan. Upah buruh hampir setengah dari UMK Bekasi tepatnya Rp 1.428.000.

     Sampai hari ini relokasi dari kawasan industri Karawang-Bekasi, belum terlaksana secara penuh. Alasannya, karena pemerintah tidak secara tegas merencanakan dan melaksanakan ”bedol idustri” tersebut. Semua orang, khususnya yang berada di Bandung Selatan dan DAS Citarum dari hulu ke hilir, menyambut baik wacana itu. Mereka berharap hal itu menjadi priotritas RK-Uu dalam 100 hari  awal kegubernurannya. (Furkon)***