Biayanya Mahal HKI Belum Banyak Dimiliki Pengusaha

167

BISNIS  BANDUNG –  Pengamat Manajemen Entrepreneur, Arief Yanto Rukmana, S.T., M.M mengatakan,  Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk “Intellectual Property Rights ” . Hak yang timbul , hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Karya-karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Dijelaskan Arief , untuk mendapatkan HKI  dilakukan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di seluruh Indonesia. Juga bisa dilakukan oleh Kuasa Hukum Konsultan HKI terdaftar. “HKI ini sangat penting bagi pengusaha, khususnya untuk melindungi aset pemikiran  dalam membangun dan mengembangkan usaha, apalagi jika akan melakukan ekspor ,” ujar Arief.

Dengan kepemilikan HKI adalah dalam hal memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreativitas. Kerugian bagi pelaku usaha yang tidak mengantongi HKI, produk yang diciptakan tidak terlindungi secara hukum yang dengan mudah di diduplikasi (dibajak).

Dikemukakan Arief ,  saat ini hanya sedikit pengusaha, khususnya UKM yang sadar akan pentingnya HKI. Terkait hal ini melalui Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah memfasilitasi pelaku koperasi dan UMKM melakukan sosialisasi dan edukasi untuk memanfaatkan sistem Hak Kekayaan Atas Intelektual (HKI)  merek dagang, paten dan desain produk.

Kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mengakses HKI, menurut Arief , karena  minimnya pengetahuan dan akses informasi .

Negara yang sudah memberlakukan peraturan hak cipta dan hak paten , keuntungan yang dapat langsung dirasakan oleh pemilik hak cipta dan hak paten ialah barang-barang yang mereka daftarkan aman dari pelaku-pelaku yang ingin ikut mengambil keuntungan secara ilegal dengan cara meniru. ” Untuk memiliki Hak Kekayaan Intelektual , pemohon harus meniti beberapa prosedur yang cukup rumit dan lumayan memakan waktu ,  ini dilakukan agar tidak ada produk-produk plagiat yang di daftarkan ke Departemen ,” tutur Arief seraya menjelaskan biaya untuk mendaftarkan hak cipta dan hak paten yang cukup mahal untuk masa berlaku Hak Paten antara 10 – 20 tahun. Terkait dengan HKI , beberapa warisan budaya dan kekayaan Indonesia  sempat diakui sebagai budaya asli Malaysia, antara lain kain batik, lagu rasa sayange ( Maluku), reog Ponorogo, wayang, kuda lumping, rendang (makanan Padang) dan lainnya. ” Pengakuan itu cukup mencengangkan sebab klaim yang dilakukan Malaysia tak hanya pada sebagian kecil dari budaya Indonesia namun hampir mencakup semua senin dan budaya,”ungkap Arief

Indonesia merupakan surga bagi pembajak hasil karya seseorang. Bukan hanya oleh bangsa Indonesia sendiri, melainkan juga oleh bangsa lain yang banyak mengakui hasil karya asli atau budaya asli bangsa Indonesia , terutama bidang seni budaya, seperti tari-tarian, batik, tempe, bahkan lagu-lagu daerah seperti antara lain lagu Rasa Sayange.

Sementara itu menurut pengusaha kuliner , Dra. Herni Sugiani , setiap pelaku usaha yang sudah memiliki HKI seharusnya mencantumkannya label pada produknya, seperti nama, label dan jenis usahanya. Kerugian bagi pelaku usaha yang tidak mengantongi HKI yakni, bisa terjadi ada pihak lain yang meniru produk usaha kita dengan nama dan jenis yang sama dan merebut pasar . Herni Sugiani mengungkapkan, sosialisasi dari pemerintah terkait ketentuan HKI sudah ada. Tapi pelayanannya  terkesan lamban, mungkin karena banyaknya pendaftar .

Menurut pengusaha kuliner ini, banyak kendala yang dihadapi dalam hal kepemilikan HKI kendala utama karena banyak pengusaha menengah ke bawah yang belum terlalu mengerti tentang HKI. “Dalam membuat HKI , pemerintah memfasilitasi dan membatu mendanai agar pengusaha kecil merasa terbantu.Kendala yang dihadapi pelaku usaha untuk mendapatkan HKI salah satunya terbentur pada masalah biaya , selain  belum benar-benar faham manfaatnya. Penjelasan HKI oleh lembaga terkait atau lembaga yang ditunjuk, kepemilikan HKI diberikan secara, terutama untuk pengusaha kecil yang modalnya pas-pasan,” tutur Herni mengungkapkan harapannya. (E-018)***