Paradoksal Daerah Otonom Baru

81

PEMEKARAN wilayah kota dan kabupaten di Jawa Barat mutlak harus segera dilakukan. Hal itu menjadi salah satu rencana kerja priotritas Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Gubernur berpendapat, pemekaran wilayah harus duilakukan untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Kesejahteraan rakyat akan cepat terwujud dan dirasakan semua raktyat Jabar secara merata.

     Sejak pemerintah mulai melakukan pemekaran wilayah, banyak para ahli pemerintahan yang mengapresiasinya. Pemerataan pembangunan akan segera terealisasi melalui pembentukan daerah otonom baru (DOB). Apalagi bagi Provinsi Jawa Barat.  Selain wilayahnya cukup luas, juga penduduknya terbanyak di Indonesia. Menurut ahli politik dan pemerintahan, Asep Warlan Yusuf, setidaknya di Jabar harus ada 3 atau 5, bahkan 8 DOB. Dengan demikian, Jabar akan memiliki 35 kota/kabupaten, sama dengan Provinsi Jateng/Jatim. ”Pemekaran wilayah memamg realistis dan rasional untuk memecahkan masalah di Jabar,” kata Asep Warlan seperti dimuat PR 24/9.

     Sebetulnya pemekaran wilayah itu sudah mulai dilakukan sejak tahun 1970-an. Di Jabar dimulai dengan meningkatkan ststus Cihami dari kecamatan menjadi kota administratif. Baru setelah diamati secara saksama, prospek kota itu, baik dari segi kemandirian administrasi pemerintahan maupun perekonomian, Cimahi ditetapkan sebagai kota mandiri, disebut Kota Cimahi yang terlepas dari induknya, Kabupaten Bandung. Ternyata karena persiapannya cukup matang, Cimahi termasuk DOB yang paling berhasil secara nasional.

     Dilihat dari contoh kasus Cimahi  itu, kita dapat mengatakan, pemekaran wilayah perlu dilakukan. Akan tetapi pada pelaksanaannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa DOB yang APBD-nya masih mengandalkan bantuan kota/kabupaten induk, bantuan provinsi, dan transfer dana dari pusat. Masalah juga terjadi pada penentuan batas wilayah. Pemetaan dilakukan  hampir selalu dengan tidak mulus. Terjadi saling tarik kepentingan antara kota/kabupaten induk dengan rencana  DOB. Belum lagi bersitegang berkaitan dengan aset daerah.

     Tujuan utama pemekaran wilayah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Rakyat akan lebih mudah dalam mengurus keperluannya karena pusat pemerintahan lebih dekat. Pada kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada beberapa desa yang justru menjadi lebih jauh ke ibu kota kabupatennya. Rakyat di Suntenjaya, sebelah timur Cibodas, wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, misalnya, berada di petrbatasan KBB dan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Dari daerah itu ke Ibukota KBB, menjadi sangat jauh. Warga harus melewati Kabupaten Sumedang, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, baru sampai di Padalarang (KBB). Jalan tembus dari Tanjungsari ke Cibodas terus ke Lembang, Parongpong, Ngamprah belum juga dibangun.

     Kasus Suntenjaya – Ngamprah itu menjadi contoh kasus, pemekaran wilayah menjadi paradoksal. Agar tujuan utama pemekaran wilayah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan, kasus KBB itu harus segera dicari solusinya.  Kalau tidak mungkin dilakukan pemetaan ulang (remapping),   jalan tembus berupa jalan tol atau setidaknya bypass Tanjungsari-Ngamprah harus segera dibangun. Namun risikonya juga harus ditanggung masyarakat. Daerah Suntenjaya, Cibodas, Maribaya, Cikidang, sampai Lembang, merupakan daerah penghasil sayuran dan susu. Pelebaran jalan yang biasanya diikuti dengan pembangunan perumahan, hotel, dan pusat perdagangan, pasti akan mengganggu tatanan lingkungan dan tatanan kehidupan warga di sepanjang jalan itu. Para petani akan kehilangan mata pencahariannya. Alih fungsi lahan akan terjadi secara masif.

    Hal seperti itu akan terjadi di semua wilayah pemekaran. Setiap pemekaran wilayah selalu dimulai dengan pembangunan kota sebagai ibukota, infrastruktur berupa jalan, permukiman, bahkan kawaan industri. Segalanya akan bersinggungan dengan upaya pelestarian alam, lahan pertanian abadi, dan nilai-nilai tradisi serta kearifan lokal.

    Perubahan, termasuk pemekaran wilayah,  merupakan keharusan dan layak  kita dukung. Namun kita juga, khususnya pemerintah, perlu melakukan kajian mendalam, menghitung untung ruginya, serta mencari solusi terbaik mengatasi dampak negatifnya. Karena itulah mungkin, pemerintah pusat belum mencabut ketetapan moratorium pemekaran wilayah atau pembentuka DOB lagi. ***