Perang Lawan Korupsi

47

   ENERGI bangsa Indonersia dekade ini nyaris habis hanya untuk memerangi korupsi. Lembaga  anti-rasyuah yang dibentuk pemerintah sejak awal sudah memperlihatkan tensi kerja yang sangat tinggi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjadi lembaga paling sibuk Mulai dari operasi tangkap tangan yang pasti memerlukan gerakan yang sangat cepat dan akurat, sampai menyeret para koruptor ke pengadilan.

   Anehnya, penjara bagi koruptor semakin penuh, proses penangkapan,  penyidikan, perkara di pengadilan, terus berjalan, korupsi di negeri ini masih marak. Makin hari makin banyak pejabat, pengusaha, dan politisi yang terlibat korupsi. Hukuman berat yang ditimpakan kepada para koruptor itu tidak membuat orang takut korupsi. Banyak pejabat publik, termasuk politisi yang seolah-olah menganggap masuk bui itu merupakan hal biasa. Mereka beranggapan, hukuman itu sebagai konsekuensi jabatan saja. Korupsi bahkan menjadi target seseorang dalam mengejar kedudukan, setidaknya dianggap sebagai pekerjaan iseng. Banyak orang yang merasa aneh ketika melihat seorang pejabat yang hidup sederhana, hanya mengandalkan gaji yang ia terima tiap bulan.

    KPK diadakan bukan hanya untuk  memberantas korupsi tetapi seharusnya juga mampu mencegah perilaku korupsi. Namun sisi pencegahan itu tampaknya belum dapat dilakukan secara gamblang. Para komisioner dan perangkat di bawahnya, terlalu sibuk meneliti, menyidik, menagkap, dan memasukkan para koruptor ke penjara. Sedianya, pemberantasan korupsi yang terus menerus dipublikasikan dapat menjadi cetrmin bagi semua orang. Pemerintah, melalui KPK, serius memberantas korupsi, antara lain dengan hukuman yang berat. Hal itu akan membuat nyali calon koruptor mengecil bahkan padam. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. KPK terus sibuk, korupsi terus berjalan. Pelakunya tidak terbatas, laki-laki atau perempuan, senior atau yunior.

    Sebagai ilustrasi, bupati Subang nonaktif, dijatuhi hukuman karena menerima atau meminta suap. Ia terpilih menggantikan bupati sebelumnya yang tertangkap karena korupsi. Sebelumnya juga, bupati terpilih di kabupaten itu dijebloskan ke penjara karena korupsi. Empat orang bupati secara beruntun ditangkap KPK. Sungguh perbuatan yang tidak dapat dicerna akal sehat. Lebih jauhnya lagi, para koruptor yang masuk penjara, mental korupnya tidak hilang. Beberapa narapidana kelas berat dengan masa hukuman belasan tahun bahkan ada yang seumur hidup, di dalam penjara masih saja korupsi. Mereka menyuap sipr atau kepala lapas agar mendapat fasilitas istimewa di dalam selnya. Mungkin mereka tidak tahu, menyuap itu me rupakan tindakan yang masuk kategori korupsi.

     Berangkat dari perilaku banyak koruptor itulah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat memagari lembaga legislatif dari manusia-manusia bermental korup seperti itu. KPU melarang koruptor, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba, mencalonkan diri pada pemilihan legislatif. Peraturan KPU itu ditentang Bawaslu dan Mahkamah Agung. Pagar legislatif itu dicabut. Para mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri pada Pemilu Legslatif 2019. Keputusan MA itu mendapat dukungan dari beberapa partai politik. Mereka tetap memasukkan bekas narapidana korupsi ke dalam daftar caleg.

     Masyarakat khawatir, mental korup para bekas narapidana itu masih melekat, seperti yang dilakukan narapidana korupsi di dalam penjara. Tentu saja kita masih penya harapan, KPK tidak akan mundur dalam memerangi korupsi. Sedikit demi sedikit, KPK mulai menggarap sisi pencegahan korupsi. Antara lain, dengan membuat alat peraga dan permainan bagi anak-anak dan remaja, berkaitan dengan perilaku korupsi. ***