Nihil Usulan Proyek Pisik di APBD Perubahan 2018

48

BISNIS BANDUNG-  Berhubung waktu tersisa hanya  tiga bulan lagi, maka dalam pendalaman usulan APBD Perubahan 2018,  nihil atau tidak ada satupun yang mengusulkan pekerjaan pembangunan fisik dari  mitra kerja  seputar  Komisi IV DPRD Jabar.

“Tidak ada ajuan pekerjaan fisik baru, dan  yang dibahas  tentang menyelesaikan pelaksanaan APBD Murni 2018. Semisal  menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas dan membayar hutang sisa pekerjaan. Ya,  meneruskan kontrak kerja,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD  Jabar, H.  Ali Hasan kepada pers  di ruang  kerjanya, pekan ini.

Ada beberapa kontrak kerja yang diminta kepada mitra untuk dapat dituntaskan sebelaum akhir tahun anggaran, di  Dinas BMPR, Dinas SDA, Dinas Tarkim. Perpanjangan kontrak kerja dibolehkan asalkan denda tetap berjalan,.

 “Jadi bila pekerjaan sudah beres tentunya menjadi kewajiban OPD yang bersangkutan untuk membayar hasil pekerjaan kepada pihak kontraktor,”ujarnya.

Ali Hasan mengatakan, DPRD Jabar melalui Komisi IV mendorong mitra kerja untuk dapat menyelesaikan semua pekerjaan yang telah diprogramkan dan dianggarkan sebelum akhir tahun anggaran.

Ditanya  program apa yang menjadi prioritas tahun 2018 yang harus dituntaskan,  ia mengungkapkan  hampir seluruh program kerja OPD mitra kerja penting, semisal  transportasi atau jalan, Bandara, dan  Tol Cisumdawu.

Khusus Tol Cisumdawu, sampai saat ini masih  ada  kendala yaitu soal pembebasan lahan terutama di lahan milik kampus Unpad Jatinangor. Namun, sewaktu berkonsultasi ke Kemandagri, pihak Mendagri telah mengizinkan untuk membangun ya.

Kemdati begitu, tetap ada masyarakat setempat  menuntut ganti rugi lahan walaupun sudah dimenangkan oleh Pemprov Jabar.

Wakil Ketua Komisi IV, H. Daddy Rohanady  mengatakan  walaupun tidak pekerjaan baru fisik,  tapi ada pergeseran anggaran,  seperti terjadi di Dinas Perhubungan dan Dinas LH.
Menjawab pertanyaan  program pekerjaan dalam APBD Murni yang  belum  terealisasi, ia  mengakui   belum menerima laporan dari mitra kerjanya. Biasanya  baru  mengetahuinya setelah raker pembahasan laporan akhir tahun anggaran. (B-002)***