Mestinya Urusan Kampanye Tak Melupakan Tugas Dewan

82

BISNIS BANDUNG- Sejatinya  urusan pantai atau sibuk kampanye  tidak  melupakan tugas sebagai anggota legislatif di DPRD Jawa Barat. Banyaknya anggota dewan yang absen dikhawatirkan  pembahasan rancangan peraturan derah  terhambat,  berpangaruh pada program pembentukan peraturan daerah (Propemperda)  meleset dari target.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD  Jabar, Habib Syarief Muhammad menyayangkan  banyak anggota dewan melupakan tugas dan kewajibannya  karena sibuk kampanye atau  tersita waktunya mengurusi  partai.

 “Saya pesimis Propemperda 2018 bisa selesai sesuai target, karena banyak anggota dewan tidak ikut rapat. Saya sering rapat sendiri dengan OPD yang lain, dan ini konsekuensi  di tahun politik  lebih banyak berkampanye,” tuturnya kepada wartawan pekan ini.

Diakuinya  meski  sudah  jelas aturan seperti kode etik mengenai kinerja dewan yang memiliki kewajiban dan  tugas pokok  yang salah satunya fungsi legislasi. Tetapi Badan Kehormatan DPRD Jabar yang memiliki kewajiban mengawasi kinerja para dewan seolah-olah tak bertaji atau bertaring.

Ia menyatakan  akan terus berupaya untuk bisa menyelesaikan beberapa raperda yang masuk di Propemperda Perubahan tahun anggaran 2018.

Anggota BP Perda lainnya,  Yusuf Fuad mengatakan  sangat pesimis target penyelesaian Propemperda 2018 bisa selesai sesuai target di tengah kesibukan para anggota dewan berkampanye khususnya di Pemilihan Legislatif 2019.

“Problematika saat ini Kita sedang menghadapi tahun politik, 23 September sudah awal kampanye. Apakah anggota dewan mampu membagi waktunya antara urusan partai dan rakyatnya,” tuturnya.

Ketika ditemui pers, Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengingatkan  meskipun tengah sibuk berkampanye baik itu Pemilihan Legislatif maupun Presiden 2019, kewajiban dewan untuk bisa menyelesaikan beberapa agenda seperti penyelesaian pembahasan RPJMD, program registrasi,  RAPBD Perubahan 2018 ataupun RAPBD 2019 harus tetap dilakukan.

“Saya masih optimis meskipun sedang sibuk kampanye (Pileg dan Pilpres 2019) dewan masih ingat terhadap kewajibannya sebagai wakil rakyat, dan saya berharap seperti itu,” terangnya.

Ia  menjelaskan, dari beberapa agenda yang saat ini harus bisa diselesaikan secepatnya yaitu, RAPBD Perubahan 2018, dan RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih. Sebab, sesuai aturan RPJMD ini harus bisa selesai setelah enam bulan dilantiknya gubernur terpilih tersebut.

“Untuk RAPBD Perubahan 2018 sedang tengah dibahas, sedangkan RPJMD masih menunggu diserahkan kepada DPRD Jabar untuk dibahas,” jelasnya.(B-002)***