Semua Aset Milik Pemprov Mesti Segera Disertifikatkan

37

BISNIS BANDUNG-  DPRD Jabar  mengapresiasi program unggulan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) dalam  penanganan sertifikasi tanah yang diharapkan kelak tidak ada lagi sengketa lahan di kemudian hari.

Oleh sebab itu, Komisi I  DPRD Jabar, H.Syahrir  yang salah satu bidang garapannya  tentang aset daerah  mengungkapkan  sangat mendukung Pemprov Jabar  untuk mensertifikatkan semua aset milik daerah secepatnya.

Sebab berdasarkan pengetahuannya  tidak sedikit aset milik Pemprov Jabar yang dikuasai dan klaim oleh pihak lain yang mengaku-ngaku sebagai pemilik yang sah atau ahli waris atas lahan yang dikuasai. Hal ini, karena pihak pemprov lalai dan tidak cepat mmbuat sertifikat tanahya.

Aset lahan milik pemprov Jabar tersebar di seluruh Kab/kota, dan sudah cukup banyak juga yang sudah berpindah tangan atau dikuasai oleh pihak lain tanpa bukti kepemilikan yang sah.

“Sebut saja  aset milik pemprov di kawasan lahan Ampera  Cirebon,” katanya baru-baru ini.

Melalui program unggulan sertifakasi tanah yang diluncurkan oleh Kemen ATR/BPN  diharapkan mendorong pihak Pemprov Jabar melalui Biro Asset Daerah untuk segera mendata dan mendaftarkan seluruh lahan milik pemprov  ke BPN Jabar.

Sertifikat Tanah merupakan bukti kepemilikan lahan yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap,  sehingga ke depan tidak ada lahan lahan milik pemprov Jabar diserobot atau dikuasai oleh pihak-pihak yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris lahan.

Kendati demikian, lanjut Syahrir, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan terus mengejar aset yang dimiliki Pemprov Jabar yang sudah bersertifikat. Artinya, jika masih ada aset provinsi yang tidak bersertifikat akan di disclaimer oleh BPK meskipun sudah menyandang Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan,  program unggulan  Menteri Agraria dan Tata Ruang di Jabar sudah akseleratif dengan baik. Dan masyarakat  sudah merasakan program tersebut yang semula reguler menjadi program percepatan karena ada target-target dari pusat yang dititipkan ke daerah kabupaten/kota.(B-002)***