Pergub Terindikasi Menghilangkan UMSK Diprotes Serikat Pekerja

52

BISNIS BANDUNG – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Provinsi Jawa Barat, Iyan Sopyan mengungkapkan,  menjelang penetapan upah minimum, menjadi salah satu pemicu keresahan kalangan para pekerja . Karena sejauh ini upah minimum  merupakan hal paling fundamental yang terkait dengan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Dikemukakan Iyan Sopyan , menjelang akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat,  Ahmad Heryawan  mengeluarkan  Peraturan Gubernur (Pergub)  bernomor 54 tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di  Jawa Barat. “Isi Pergub tersebut sangat berpotensi merugikan pekerja dan kami yakin akan diprotes jugaoleh seluruh komponen serikat pekerja di Jawa Barat”, ungkap Iyan , Minggu (23/9/18) kepada BB di Bandung.

Dalam Pergub nomor 54 tahun 2018, menurut Iyan , sedikitnya ada empat hal krusial yang akan merugikan para pekerja dan pasti akan menimbulkan reaksi dari Serikat Pekerja/Buruh di Jawa Barat, di antarnya mengenai otoritas pemerintah dalam menetapkan UMK yang terindikasi dihilangkannya makna musyawarah untuk mufakat serta menghilangkan peran SP/SB dalam perundingan UMK. Dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan menjadi otoritas pemerintah yang mengesampingkan upaya kesepakatan dalam perundingan, karena apabila salah satu unsur (serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha) tidak sepakat dengan tidak  menandatangani berita acara perundingan UMK, rekomnedasi UMK dapat sah dengan hanya ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada salah satu isi Pergub yang berbunyi :Dalam hal salah satu tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dalam berita acara, maka sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota”. (Dewan Pengupahan Kab/Kota, Ketuanya Bupati/Walikota,  Wakil Ketua adalah Kadisnaker dan Sekretaris juga berasal dari Disnaker).

Iyan Sopyan yang juga anggota LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat ini mengungkapkan, Pergub juga berpotensi untuk menghilangkan Upah Minimum Sektoral (UMSK). UMK merupakan upah terendah yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja . Peruntukan UMK  diberikan bagi pekerja yang masa kerjanya  belum setahun . SEdangkan bagi perusahaan yang dianggap mampu, nilai UMSK harus lebih tinggi dari UMK setempat, besaran nilai UMSK dirundingkan oleh asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh . Dengan demikian perundingan untuk menetapkan UMSK akan menjadi sulit terlaksana  karena peran Pergub tersebut .

Sementara dalam Pergub diatur lain dengan mengulur waktu penetapan UMSK, Pergub tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dalam Pergub tersebut waktu penetapan UMSK  selambat-lambatnya bulan Februari . Terkait hal itu Ketua Umum DPP SPN menginstruksikan kepada seluruh anggota SPN Se Jabar untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan Pergub Nomor 54 Tahun 2018 tentang tatacara penetapan dan pelaksanaan upah minimum, selain melakukan konsolidasi dengan SP/SB  di Jabar. (E-018)***