Impor Beras Semula Ditolak, Disetujui Untuk Cadangan Nasional

56

BISNIS BANDUNG – Keputusan pemerintah untuk impor beras telah menyulut polemik di antara Kementerian/Lembaga pemerintah sendiri. Menteri Pertanian (Mentan) dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog tidak setuju karena merasa produksi dalam negeri mencukupi.

Ironisnya pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan pihak Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyetujui izin impor beras tahap ke-III sepanjang tahun 2018 ini. Kuota impor itu ditetapkan pada bulan Juli target impor sebesar satu juta ton beras asal Vietnam, Thailand, Myanmar, India, dan Pakistan. Bulog juga telah menambah izin perpanjangan impor hingga 31 Oktober 2018. Izin impor beras pada tahap I dan II  dikeluarkan pada bulan Februari dan Mei 2018, masing-masing jumlahnya 500.000 ton.

Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan (Mendag) dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan impor beras dilakukan  guna menstabilkan harga beras, memenuhi kebutuhan rakyat dan cadangan pangan nasional.

Dirut Bulog berdalih menolak impor karena didasarkan perintah Wakil Presiden dan Menteri Keuangan bahwa impor harus diminimalkan, agar nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat  menguat.

Senada dengan Dirut Bulog, Mentan menolak impor beras karena memastikan Indonesia akan surplus beras hingga 400.000 ton pada medio November 2018-Januari 2019. Walau pada kenyataannya pada masa tanam Juli-September 2018 memasuki musim paceklik. Namun Mentan telah melakukan antisipasi dengan menambah dua kali lipat luas area tanam untuk masa produksi Juli sampai September 2018 menjadi 1 juta hektar. Dengan kondisi ini ditargetkan akan menghasilkan gabah hingga 6 juta ton atau setara 3 juta ton beras. Karena itu, pemerintah masih optimis bahwa tahun ini produksi Gabah Kering Panen (GKP) akan meningkat 5% dibandingkan tahun lalu, yakni mencapai 82,3 juta ton.

Sementara itu berdasarkan pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga beras medium II di Jakarta pada tanggal 24 September 2018 tercatat Rp. 13.650/kg , lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) beras sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017. Permendag menyebut, HET beras medium dipatok mulai Rp 9.450/kg hingga Rp 10.250/kg.  Permendag tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dilapangan. Permendag harus direvisi untuk kriteria beras medium dan premium.  ( E-018)***