Refrorma Agraria Belum Bisa Mengakhiri Perampasan Tanah dan Kriminalisasi

46

BISNIS BANDUNG – Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengungkapkan, pelaksanaan reforma agraria belum dapat menyentuh persoalan yang mendasar, yakni merombak ketimpangan struktur penguasaan kepemilikan tanah , menyelesaikan konflik-konflik agraria serta mengakhiri korban kekerasan, perampasan tanah maupun kriminalisasi.

Kebijakan reforma agraria pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa , reforma agraria dijalankan melalui redistribusi kepemilikan tanah kepada petani kecil  dan buruh tani seluas 9 juta hektar, dan penguasaan tanah seluas 12,7 juta hektar melalui program perhutanan sosial. Namun setelah empat tahun pemerintahan berjalan, pelaksanaan reforma agraria belum dapat menyentuh persoalan yang mendasar. Selama empat tahun ini peran organisasi petani belum ditempatkan menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan reforma agraria. Padahal organisasi tani sangat memahami tentang subyek dari reforma agraria tersebut, dan juga untuk menentukan tanah obyek reforma agraria. ”Apalagi di tengah masih lemahnya pemahaman pemerintah daerah, termasuk kemauan politik dari pemerintah daerah,” papar Henry, baru-baru ini

Henry berharap, agar reforma agraria dipimpin langsung oleh presiden. Reforma agraria merupakan hal  mendasar untuk memperkuat fondasi perekenomian , guna membangun kedaulatan pangan dan lapangan pekerjaan, serta kehidupan perekonomian di perdesaan.

Ditambahkan Henry , kita tentu masih ingat, dampak penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara pemerintah Indonesia dan IMF pada tahun 1997 . Kelembagaan pangan Indonesia – Bulog menjadi lemah dan Indonesia dipaksa membuka pasar pangan dalam negeri dari impor. Akibatnya Indonesia menjadi  pengimpor pangan dalam skala besar, baik gandum, kedelai, termasuk beras. (E-018)***