Diterbitkan Tergesa-gesa KSPSI Tolak Pergub

45

Bisnis Bandung, (BB) — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia  Jawa Barat, Roy Jinto mengemukakan, KSPSI Jawa Barat menolak Pergub Gubernur Jawa Barat  nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di daerah  Jawa Barat. Terbitnya Pergub tersebut tidak melibatkan Serikat Buruh . Pergub diterbitkan secara tergesa-gesa ditandatangani tanggal 4 September 2018 oleh Pj Gubernur, sedangkan pelantikan Gubernur definitif dilakukan tanggal 5 September 2018. Hal ini  terkesan dipaksakan, padahal tidak ada kondisi yang mendesak Pergub diterbitkan segera.

Menurut Roy Jinto,  materi  Pergub  banyak yang merugikan  pekerja, memperkuat UMK dan UMP berdasarkan perhitungan formula Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015, dan tidak mencerminkan demokrasi, pasalnya Berita Acara Penetapan UMP dan UMK  hanya cukup ditandatangani  Ketua dan Sekretaris Dewan Pengupahan Provinsi/kabupaten/kota dan dianggap syah walau unsur serikat pekerja/buruh maupun Apindo tidak setuju dan tidak kesepakatan dalam penetapan UMP/UMK.  Sedangkan Ketua dan Sekretaris Dewan Pengupahan berasal dari unsur pemerintah.

Lainnya , lanjut Roy , adalah Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK) seharusnya tidak boleh ditetapkan dan diusulkan ke Gubernur, kalau tidak ada kesepakatan angka antara serikat pekerja dengan asosiasi perusahaan. Kemudian Upah Minimum Sektoral yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Gubernur pun, tidak secara otomatis berlaku di perusahaan, melainkan harus ada kesepakatan kembali antara perusahaan dengan serikat pekerja ditingkat perusahaan. ” Tapi  dalam kenyataannya Upah Minimum Sektoral tidak pernah ada kesepakatan kembali di tingkat perusahaan,”ujar Roy.

Pergub tersebut juga mengatur, Apindo yang mewakili perundingan Upah Minimum Sektoral harus mendapatkan mandat/surat kuasa dari masing-masing perusahaan, dapat dipastikan perusahaan-perusahaan tidak akan memberikan kuasa kepada Apindo untuk berunding upah minimum sektoral  merupakan bagian  upaya menghilangkan Upah Minimum Sektoral tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya. ” Jadi kalau Gubernur menetapkan upah minimum sektoral bulan Februari 2019 ( tidak berlaku surut ) , sehingga  upah buruh bulan Januari tidak naik  Dengan dikeluarkannya Pergub 54 tahun 2018  yang diuntungkan adalah pengusaha,”ujar Roy, Sabtu (13/10/18) di Bandung.

Ditegaskan Roy ,   KSPSI Jawa Barat terkait penolakan Pergub tersebut, pihaknya sudah beraudiensi dengan Gubernur ,Senin  8 Oktober 2018. Dalam kesempatan itu , KSPSI dan serikat pekerja lainnya telah menyampaikan penolakan Pergub  secara langsung kepada Gubernur Jawa Barat. “Intinya Gubernur meminta waktu untuk mempelajari Pergub tersebut, pihaknya akan memanggil Disnaker dan Apindo, setelah itu akan diputuskan oleh Gubernur apakah Pergub tersebut di revisi, dibatalkan/dicabut atau tetap dipertahankan. Jika Pergub tersebut diaplikasikan, maka kerugiannya minimal 12  kabupaten/kota di Jawa barat yang selama ini ada upah minimum sektoral terancam tidak ada UMSK, maka buruh di 12 kabupaten/kota tersebut tidak akan naik upah tahun 2019,” tutur Roy menjelaskan petemuannya dengan gubernur.

KSPSI Jawa Barat memberi kesempatan kepada Gubernur sampai akhir bulan Oktober 2018 untuk membatalkan Pergub tersebut, dan apabila sampai akhir Oktober 2018 tidak dibatalkan,  awal Nopember 2018 keluarga besar KSPSI Jawa Barat akan melakukan aksi unjuk rasa damai, di Kantor Gubernur Jawa Barat sampai Pergub tersebut dibatalkan. “Untuk aksi yang pertama  akan diikuti kurang lebih 5000 orang buruh,” ungkap Roy.  (E-018)**