Kenaikan Harga BBM, Langgar UU BPSK Siap Fasilitasi Gugatan Rakyat

30

BISNIS BANDUNG –  Kenaikan harga  beberapa jenis BBM oleh PT Pertamina menurut Ketua Perkumpulan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jawa Barat, Dr. Firman Turmantara E., SH., S.Sos., M.Hum , hal pertama Pertamina sebagai pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam  Pasal 1320 KUH Perdata. Salah satu syarat sahnya perjanjian perlu adanya kata sepakat (mengenai harga).  Persyaratan lain dari  kata sepakat yaitu tidak adanya paksaan dan penyalahgunaan keadaan. Hal  kedua ,Pertamina sebagai BUMN dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Dalam hal ini jelas , PT Pertamina telah melakukan pemaksaan dan menyalahgunakan keadaan, karena konsumen tidak ada pilihan lain dan tidak bisa melakukan tawar menawar. Karena PT Pertamina telah melanggar dua hal, maka kebijakan kenaikan harga BBM ini akibat hukumnya dapat dibatalkan. ”Kebijakan PT Pertamina ini telah melanggar  undang-undang  KUHP (Pasal 1320),  UUPK , hingga kenasikan harga BBM harus batal demi hukum,” ujar Firman.

 Ditegaskan Firman , Pertamina sebagai BUMN ,  dalam UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah sebagai pelaku usaha. Pasal 15

UUPK menyebutkan, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Kemudian pada Pasal 8

Ayat (1) huruf a UUPK, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 62 Ayat (1) UUPK dietgaskan, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,  dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. Pada Pasal 61 UUPK menyebut, tindak pidana ini merupakan tindak pidana korporasi (Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pengurusnya).

Setiap pungutan yang diambil dari masyarakat , lanjut Firman , wajib mendapat persetujuan dari DPR. Menurut Firman , kebijakan PT Pertaminan ini sangat potensial melanggar UU Tipikor, UU Pelayanan Publik UU Migas, dan UUD 1945 (Pasal. 33:3). Secara sosial ekonomi kebijakan ini tidak pro rakyat. “BBM naik akan meningkatkan biaya produksi dan tentu signifikan terhadap harga produk yang  dinikmati konsumen. Selain itu, nilai dolar  sangat berpengaruh terhadap harga-harga produk yang ditanggung konsumen,”ujar Firman, baru-baru ini.

Firman Turmantara yang juga sebagai Dosen Hukum Perlindungan Konsumen Pascasarjana Universitas  Pasundan Bandung ini menyimpulkan, kebijakan yang sifatnya sepihak dan otoriter ini perlu mendapat pelajaran dari masyarakat konsumen. Seperti termakna dalam Pasal 45 Ayat (1) UUPK, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (BPSK) atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. ” 1 % saja rakyat Indonesia  mengajukan gugatan terhadap BUMN ini sesuai Pasal 45 ayat 1 UUPK  akan membuat efek jera. Kami seluruh BPSK yang ada di Jawa Barat yang tugas utamanya menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen siap menerima gugatan konsumen mengenai kebijakan ini”, pungkas Firman. ( E-018)***