BPJS dan Cermin Muram Layanan Medis

73

Di Sekerimung Kaler, beberapa ibu mengeluh panjang. Ketika anaknya atau anggota keluarganya sakit dan membutuhkan perawatan, seringkali mereka mendapatkan layanan ala kadarnya. Pasalnya, mereka menggunakan layanan BPJS.

 Bagi penyedia layanan kesehatan, pasien dengan biaya tanggungan BPJS ini seperti mencerna buah masam. Meski akhirnya dilayani, tapi tak dibarengi dengan perlakuan yang memadai jika dibandingkan, misalnya dengan pasien membayar sendiri, atau tanggungan asuransi lainnya.

 Ini seperti pemandangan umum yang sehari-hari terjadi di masyarakat. Sebenarnya keluhan tak hanya berasal dari masyarakat, tapi juga dari penyedia layanan kesehatan. Sudah jamak diketahui bahwa penggantian biaya atas layanan berdasar BPJS ini sangat kecil dan pembayarannya pun lama.

 Pemerintah pun sepertinya memahami persoalan ini, sehingga berusaha mencari cara agar bisa membayarkan biaya itu tepat waktu. Melansir cukai rokok pun sekarang dilakukan pemerintah agar tetap bisa mendanai BPJS yang konon di 2018 ini mengalami defisit anggaran sebesar Rp 16.5 triliun. Kalau tak cermat, maka anggaran BPJS ini semakin menggerogoti APBN.

 Saya berharap, pemerintah semakin jeli mencari cara agar memuaskan layanan kesehatan masyarakat . BPJS dibutuhkan  oleh masyarakat, dan ini tentu perlu diteruskan. Program publik ini memang sangat menolong bagi masyarakat miskin yang tak punya anggaran untuk berobat.

 Namun, perlu juga diperhatikan agar layanan ini tidak dianggap sebagai layanan kelas rendah yang menyebabkan pihak Puskesmas, Rumah Sakit dan penyedia jasa kesehatan lain, seperti melihat sebelah mata dan bersikap tak ramah ke pengguna BPJS. Rakyat , terutama yang ekonomi lemah adalah juga warga negara yang berhak atas kesehatan yang layak, tak boleh dinomor-duakan.

 Terobosan penting semisal mengalihkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan atau pajak tambahan untuk penghasilan tertentu mungkin bisa diterapkan untuk membantu pemerintah menggenapi anggaran BPJS ini. Menyedot dari cukai rokok memang terobosan penting, namun secara etik bermasalah karena merokok sudah kadung dianggap sebagai salah satu pola hidup yang salah dari sisi kesehatan.

 Gagasan lain yang mungkin bisa dianggit oleh pemerintah adalah menerapkan desentralisasi pengelolaan BPJS. Pemerintah pusat baiknya mulai memikirkan untuk mengalihkan kewenangan pengelolaannya ke daerah, agar bisa lebih optimal dan cepat pembayarannya. Pemerintah daerah juga tentu bisa dituntut untuk lebih professional dan kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan untuk rakyatnya sendiri.

 Dengan belajar dari pengelolaan sebelumnya, mudah-mudahan BPJS tidak lagi menjadi cermin muram untuk masyarakat yang hendak menggunakannya, juga bisa mengubah sikap penyedia layanan kesehatan agar bisa lebih ceria melayani masyarakat tanpa kecuali.

 Masyarakat kuat, sehat dan sejahtera tentu dambaan kita semua!

Zaumi Sirad, Ssi.Apt

Caleg PSI-DPRD Kota Bandung 2 ((Alumni FA-ITB ‘95)