Kewenangan Peneraan Dikeluhkan Konsumen

23

BISNIS BANDUNG- Alih kewenangan di bidang kemetrologian yang semula dilakukan provinsi kini dialihkan ke kab/kota sebagai konsekuensi dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ternyata menyisakan  masalah.

“Alih kewenangan kemetrologian ini membuat tidak adanya kepastian hukum bagi konsumen karena uji timbangan atau peneraan yang sebelumnya dilakukan pemprov kini  terkesan diabaikan,” ucap Anggota Komisi II Ridho Budiman Utama saat  melakukan kunjungan kerja ke Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat di Kota Tasikmalaya, baru-baru ini.

Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Bambang Satriadi  menyebutkan  karena alih kewenangan tersebut, saat ini peralatan tera yang dimiliki pemprov telah diberikan kepada kab/kota   dengan harapan  kewenangan peneraan dapat dilakukan secara berkala oleh kab/kota sebagaimana yang dilakukan oleh balai provinsi sebelumnya.

Namun menurutnya karena adanya ego sektoral, kewenangan peneraan ini tidak dilakukan secara menyeluruh ke semua wilayah dan hanya terfokus kepada kab/kota di mana peralatan tersebut diserahterimakan dengan alasan PAD.

“Padahal seharusnya peneraan itu dilakukan per wilayah bukan per kab/kota,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar,  Ijah Hartini mendorong dilakukannya koordinasi dengan kab/kota terkait sarana dan prasarana penunjang kerja yang telah diserahkan kepada kab/kota sesuai kewenangan.

Terkait dengan potensi pertanian dan perkebunan yang besar, sudah saatnya Jawa Barat memiliki balai pengujian dan sertifikasi mutu barang agro yang  didukung oleh SDM, anggaran, sarana dan prasarana yang memadai.

Keberadaan balai ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan daya jual komoditas agro di Jawa Barat yang karena keterbatasan sarana dan prasarana tadi  balai yang ada baru bisa melakukan pengujian muti komoditas kopi, itupun  saat ini masih belum melakukan pelayanan karena keberadaan balai yang masih baru.

Pada kunjungan kerja Komisi II yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Ijah Hartini menyayangkan terlambat memiliki balai uji mutu ini. Padahal, di   Jawa Timur saja contohnya sudah memiliki balai sejenis sejak dua puluh tahun yang lalu.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh kepala balai, Ridho Budiman Utama mengatakan bagaimanapun pelaksanaan fungsi balai harus ditunjang anggaran yang memadai. Karenanya ia menyarankan agar dilakukan pendataan potensi komoditas pertanian dan perkebunan yang dimiliki Jawa Barat.

“Di data potensinya apa, di mana sehingga nanti ada gambaran hasilnya seperti apa dan PAD yang bisa didapat berapa,” saran Ridho.

Ia menyatakan dengan didukung data yang jelas DPRD dalam hal ini Komisi II bisa memberikan dukungan  serta argumentasi yang kuat untuk penganggaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan.(B-002)***