PSI dan Kebaruan

36

Oleh  Zaumi Sirad

SEBERAPA  besar tingkat kepercayaan masyarakat  terhadap lembaga politik semacam Parpol  dan  DPR? Jajak pendapat Charta Politica yang dihelat pada akhir Agustus 2018 menjadi kabar buruk  untuk parpol. Sebanyak 45,8 persen  responden  menilai  partai politik adalah lembaga yang tidak bisa  dipercaya. Sungguh besar  persentasenya.    Sementara   responden  yang masih  meyakini  bahwa  Parpol  layak  dipercayai  hanya 32,5 persen, dan yang tidak  menjawab  15,9 persen.

Tak  sulit  melihat   bagaimana  dukungan  parpol   terhadap   gerakan anti korupsi. Dengan  sebaran media massa, masyarakat  bisa  melihat  berapa   banyak  kader  parpol yang tersangkut  kasus  korupsi. Patgulipat  antara   anggota   parlemen yang menyusun  anggaran  atau  menggunakan  pengaruh  politiknya,  penjabat  pemerintah dan pihak  swasta pelaksana proyek sering menjadi  sasaran penangkapan  aparat KPK.

Bancakankorupsi yang melibatkan DPRD baru-baruini di Malang menjadi  bukti yang menjijikkan. Ini  seperti   melengkapi   kasus   rasuah lain yang menurunkan  kredibilitas  parlemen yang memang  sudah  buruk   itu.

Hal lainnya  soal isu-isu   yang disampaikan  anggota DPR ketika  berhadapan  dengan  pemerintah  atau media. Tak  banyak yang mengedepankan   aspirasi   yang  menjadi   concern   permasalahan di masyarakat, semisal  diskriminasi   akses   publik  untuk  penyandang  cacat, ketersediaan  pendidikan yang murah, pemberian modal kerja   dengan  bunga    rendah   bagi   pengusaha   kecil, makanan  sehat  untuk  anak   sekolah, dan sebagainya.

Ibarat  jauh  panggang  dari   api, para legislator lebih  riuh  bersilat kata untuk   hal-hal yang remeh; mengkritik  pencitraan  Presiden, bahkans  ebagian  ikut   menyebarkan  berita hoax untuk  menyerang  pemerintah  atau  oposisi, dan sebagainya. Terkesan  kapabilitas  mereka  hanya  habis   terserap oleh hal-hal  tak   penting.  Tidak   mencerminkan  samasekali   aspirasi   masyarakat

Ini   yang mesti   diubah. Lembaga legislatif  wajib   kembali   kefungsinya   sebagai  perwakilan  rakyat yang fokus pada kepentingan  masyarakat yang mereka  wakili. Bagi yang berasal  dari   wilayah yang penduduknya  adalah  petani dan nelayan, anggota parlemen wajib mencari cara  untuk  mempermudah konstituennya  meningkatkan  pendapatnnya, atau  setidaknya  memangkas  banyak  hambatan yang menurunkan  produktivitas  mereka.

Bagi  anggota DPR yang diangkat  dari  kota yang kumuh dan padat, marilah  focus  menyelesaikan persoalan  sampah, resapan air, banjir, kemacetan dan sebagainya. Jangan  sampai  anggota  parlemen malah telaten menisik  anggaran dan pembagian  proyek. Menguliti   anggaran  itu  perlu  bagi  mereka agar  fungsi  control  tetap   ada, tapi  tak  mesti  ikut   bancakan  menikmati  sekian  persen  dari dana yang disetujui. Ini  hanya   akan  menyeret  mereka  kekonflik    kepentingan   berujung   kasus  rasuah yang merugikan  bukan   saja  diri   sendiri, tapi juga keluarga dan masyarakat.

Sebagai  pembanding   kinerja, hanya  ada  empat RUU yang dihasilkan oleh DPR pusat  selama  kurun  tahun 2018 dari target prioritas   legislasi 2018 yang keseluruhan   berjumlah 50 RUU, seperti   dilaporkan oleh Formappi   dalam “Evaluasi  Kinerja DPR Masa Sidang V Tahun  Sidang 2017-2018,” pertengahan  Agustus 2018 lalu. Ini   menunjukkan   kinerja yang buruk   dalam   fungsi  legislasinya.

 

Kebaruan  dari PSI

Partai  Solidaritas Indonesia (PSI) hadir   dengan tagline yang mencitrakan  kebaruan; muda, terbuka dan progresif.   Muda mencerminkanbahwa PSI tak punya mata  rantai  dengan  perilaku  koruptif  masa lalu. Selain tak  terkait   dengan  kasus-kasus   korupsi  di masa lalu, kami juga tak punya beban  sejarah  terutama  kejahatan HAM di masa OrdeBaru.

Anak-anakmuda yang lahir dari  rahim  reformasi  ini  bias  leluasa   mengajukan program  yang konsisten  dengan  ideologi   Pancasila. Terbuka dan progressif  menandakan  bahwa PSI siap  menjadi  corong   aspirasi  masyarakat, tak  peduli  apakah  mereka  konstituen  atau   bukan. PSI yang  tak  hanya  bermodal  wajah  segar dan menarik, juga punya kesegaran   dalam  berpikir, selain  cekatan  menyerap   aspirasi.

Meskipun PSI sering  dicibir  sebagai  parpol yang mengedepankan  gincu kosmetik  dipajang  dalam etalase  politiknasional, ini  tak  membuat kami berkecilhati.   Justru  dengan  menceburkan  diri diisu  nasional,  kader PSI   memberikan  kesegaran  baru  dengan  ide yang murni dan bebas  dari  kepentingan.

Kebaruan  berarti  kesegaran. Negara ini  perlu  disegarkan  dengan  pola  piker  baru  berbasis  kerja dan menghilangkan  semua  pikiran dan perilaku  permisif   terhadap   korupsi.

Kader PSI juga menjanjikan bukan  hanya  piawai   bertarung  dalam  wacana wacana  berat  terkait persoalan rakyat, tapi juga cepat  tanggap  memberikan  solusi  atau minimal pendampingan. Dalam  beberapa  kesempatan, bahkan  kader PSI juga telah  ikut melakukan  pendampingan masyarakat bawah untuk  mendapatkan   ijazah yang ditahan  pihak  sekolah, mengapresiasi inisiatif warga  untuk  rutin  membersihkan  gorong-gorong agar terhindar  daribanjir kala musim  hujan, juga kami ikut  menyertai  ibu-ibu dan anak-anak  berpartisipasi  dalam  kegiatan Pos Pelayanan  Terpadu untuk  vaksinas  irutin  atau pemeriksaan  kesehatan   lanjutan.

Kami juga percaya  bahwa   politik  itu  semestinya   murah dan mudah. Tak   perlu berbiaya  besar  untuk  menempuh  jalur   politik. Politik  dengan  biaya  murah  namun  berkualitas  berbasis  blusukan di lapangan, dan aktif di sosial media. Pencalegan  berbiaya  murah  setidaknya  menghindarkan  semangat “balik modal” bagi para caleg  bertipe  pedagang  busuk.

Masyarakat banyak juga tak  melulu  menginginkan  suapan  atau  insentif  berupa  bantuan tunai  atau  proyek, mereka  setidaknya  hanya  perlu  untuk  didampingi   merebut  kembali  akses   publik yang selama  ini  dihambat oleh oknum  aparat   tertentu.   Dengan   pendampingan dan pendekatan   kemanusiaan, kami   yakin  pihak-pihak  tertentu  akan  mudah   membantu  kebutuhan  masyarakat.

PSI  tak  ingin  hanya  menambah  deretan  parpol yang tak  disukai  masyarakat. Kami sadar  oligarki  politik  masih  menjadi  momok yang mewarnai  konstelasi  politik  nasional. Namun  dengan  hati yang bersih, tanpa  ada  beban   sejarah masa lalu, PSI bertekad  untuk  senantiasa  bekerja  keras, membersihkan  citra  parpol yang jauh  dari   harapan  masyarakat  seperti   yang dirilis oleh survey Charta Politika  itu.

Partai  politik, sebagaimana   diyakini oleh PSI adalah  lembaga   pendidikan  politik yang mudah dan terjangkau oleh masyarakat. Bagi  kami, menjadi  anggota  parlemen  hanya  bonus politik. Sejatinya, membantu  masyarakat  langsung di lapangan  adalah  tugas   utama kami. Sedang  tugas  rekan-rekan di gedung  parlemen   memperjuangan high politic   untuk  menciptakan  kebijakan  dan keputusan  politik yang  berpihak  pada masyarakat  banyak.***

Zaumi  Sirad, Ssi.Apt

Caleg PSI-DPRD Kota Bandung 2

(ALUMNI FA-ITB95)