SPSI Siap Mogok Tuntut Kenaikan Upah 2019 Sebesar 25%

29

BISNIS BANDUNG – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Barat menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2019 sebesar 25%  berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

Ketua DPD SPSI Jawa Barat, Roy Jinto menyebut , Kementerian Ketenagakerjaan Upah Minimum 2019 kenaikannya hanya sebesar 8,03 % berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Misalnya , UMK Kota Bandung 2018 sebesar Rp 3.091.345, Kabupaten Bandung Rp 2.678.028, Kabupaten Bandung Barat Rp2.683.277 dan Kota Cimahi Rp 2.678.028. Dikemukakan Roy Jinto , tuntutan SPSI Jawa Barat terkait dengan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2019,  merujuk kepada pasal 88 ayat (4) Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan : “Pemerintah menetapkan Upah Minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak, dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi”.

        Dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota, ada tiga komponen yang harus jadi acuan. Pertama menyangkut soal Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kedua, produktifitas dan ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam menentukan Kebutuhan Hidup Layak, lanjut Roy harus mengacu kepada hasil survey pasar yang dilakukukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja.

        Menurut Roy , berdasar  hasil perhitungan SPSI,  kenaikan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) tahun 2019 sebesar 25% . SPSI menolak kenaik Upah Minimum (UMK) berdasarkan formula perhitungan PP nomor 78 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 54, tahun 2018, karena aturan tersebut bertentangan dengan pasal 88 Undang-undang nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan juga Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015, tentang Pengupahan juga menghilangkan peran Dewan Pengupahan dalam menentukan upah minimum.

Buruh menuntut, Gubernur baru mampu membuat terobosan dengan menggunakan payung hukum sesuai UU. Gubernur diminta tidak menggunakan PP nomor 78, karena aturan tersebut menghilangkan komponen KHL dan produktivitas.  Ditegaskan Roy, SPSI Jawa Barat menuntut Gubernur Jawa Barat agar membatalkan Pergub Nomor 54 tahun 2018. “Jika pemerintah, hanya menaikan UMK sebesar 8,03%.

Itu tidak adil dan tidak layak. Karena yang dipakai pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan setiap kota berbeda-beda inflasi dan ekonominya. Sebab itu , bentuk penolakan SPSI , selain unjuk rasa dan mogok kerja , juga melakukan gugatan ke PTUN,” ujar Roy , baru-baru ini kepada BB.  (E-018)***