Program Pensiun Dini Menyeret ”Keluar” Tenaga Profesional

35

BISNIS BANDUNG – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional, Iwan Kusmawan SH mengatakan, akhir-akhir ini  marak digulirkan program pensiun dini. Namun jika pensiun dini dilakukan dengan sistem terbuka, perusahaan akan kehilangan pekerja potensial karena  memilih pensiun dini.  

Dikemukakan Iwan , dasar pertimbangan pensiun dini, antara lain restrukturisasi,digitalisasi perusahaan, efesiensi dan relokasi atau bisa juga karena sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Dijelaskan Iwan , pensiun dini adalah berhenti dari pekerjaan sebelum masa usia pensiun ,mengacu pada  Undang-undang BPJS Ketenagakerjaan , usia pensiun antara 55 -56 tahun. Iwan mengaku, sejauh ini pihaknya belum memiliki data jumlah perusahaan dan pekeja  di wilayah Jabar ,Banten dan DKI yang menggulirkan dan mengambil pensiun dini .

 Dalam program pensiun dini , menurut Iwan , dalam jangka panjang tentu ada keuntungan dan kerugian bagi pengusaha, seperti  optimalisasi biaya, meminimalisir perselisihan hubungan industrial dan efesiensi . Tapi dalam jangka pendek pengusaha harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk membayar hak-hak pekerja yang mengambil pensiun dini. Perusahaan juga akan kehilangan pekerja yang potensial .” Tapi jika menawarkan pensiun dini dilakukan secara tertutup dan orang-orangnya dipilih oleh perusahaan , maka orang-orang yang ingin ikut program pensiun dini  akan kehilangan motivasi kerja,”ujar Iwan.

Bagi pekerja yang sudah jenuh atau bosan, mengambil program pensiun dini menjadi salah satu alasan untuk mendapatkan modal usaha. Kerugiannya kehilangan pekerjaan. Perusahaan wajib membayar hak atas konpensasi pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak bagi pekerja.

Dikemukakan Iwan , bagi perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya, ada sanksi pidana dan sanksi administratif. Terkena sanksi pidana , di antaranya karena melanggar hak atas pesangon pensiun. Untuk sanksi administratif adalah pembayaran denda atas keterlambatan upah. Iwan menilai , saat ini pengawasan pemerintah terhadap sektor ketenagakerjaan, perusahaan, sangat lemah,  banyak perusahaan yang mengintimidasi pekerja agar menerima upah yang lebih rendah dari aturan. “ Hal itu terjadi karena masih ada perilaku korup  oknum pemerintah dan oknum pengusaha nakal ,” pungkas Iwan kepada BB, baru-baru ini di Bandung.  (E-018)***