Tugas di Bawaslu Tidak Kalah Berat dengan Jurnalis

28

Hedi Ardia, lahir di Pontianak  6 Maret 1983.  Suami dari Diaz Silviany (32) ini sebelumnya  berprofesi sebagai jurnalis. Kini ia beralih tugas menjadi Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Kabupaten Bandung. 

Ayah dari Renaissan Addakhil Ardia dan Emha Majid Ardia ini, terpaksa memutuskan untuk meninggalkan dunia jurnalistik yang pernah digelutinya selama delapan tahun, agar ia bisa fokus dan maksimal dalam menjalankan tugasnya sekarang.  Diakui oleh Hedi bahwa, awalnya ia sempat ragu, apakah ia sanggup menjalankan tugas barunya ini, yang mana tantangannya juga tak kalah berat dibandingkan tugas sebelumnya sebagai seorang jurnalis, karena pekerjaannya sekarang ini berkaitan dengan berbagai kepentingan, terutama mereka yang punya ambisi politik. Tapi dengan keyakinan dan optimisme yang tinggi,  Hedi mampu bertahan di dunia Pemilu.

Hedi mengatakan bahwa, ia bersedia menjadi Komisioner Bawaslu, karena merasa ada panggilan dari ibu pertiwi, selain juga dorongan dari rekan-rekannya untuk memberikan sumbangsih dari apa yang kita miliki, baik tenaga dan waktu, untuk penguatan konsolidasi demokrasi. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang syah. “Sebelumnya, saya tidak pernah terlibat sebagai penyelenggara pemilu kecuali sebagai pemantau,” ungkapnya.

Penganut motto hidup “Hidup itu jangan seperti gunting, lurus tapi merusak. Melainkan, jadilah seperti jarum dan benang, yang menusuk dan menyakitkan, namun sebenarnya merawat dan menyatukan”  mengutarakan bahwa,  saat ini ia hampir dua tahun menekuni tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Hedi menempati posisi sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, sehingga tidak terlalu sulit baginya untuk beradaptasi.  Hedi mengakui bahwa, dalam tugas yang diembannya saat ini, banyak pengalaman yang tak terlupakan. Di antaranya adalah, ketika ia pernah didatangi simpatisan calon presiden yang tidak terima dengan pernyataannya di media, karena calon tersebut mendorong publik untuk menerima ”sesuatu” agar publik memilihnya,  walaupun sebenarnya, urusan pilihan ini terserah kepada pemilih yang bersangkutan di TPS. Pengalaman negatif juga pernah dialami Herdi, sampai menyentuh masalah privasi yang sifatnya sangat prinsipil.

Hedi juga menjelaskan bahwa, masa kerja untuk penyelenggara pemilu berdasarkan UU nomor 7/2017 tentang Pemilu, maksimal hanya untuk dua periode, dengan waktu kerja setiap periodenya selama lima tahun.  Sebagai komisioner,  Hedi mengaku bahwa, ia tidak merangkap jabatan dimanapun, sesuai dengan ketentuan Undang Undang bahwa, seorang komisioner Bawaslu maupun KPU  tidak boleh rangkap jabatan.  Ini dimaksudkan agar semua bisa bekerja maksimal dan lebih fokus.

“Aktifitas saya selain sebagai penyelenggara Pemilu adalah, melanjutkan kuliah di Program Pascasarjana Unpas. Saya mengambil jurusan Administrasi dan Kebijakan Publik. Mudah-mudahan, ilmu yang saya dapatkan ini bisa berguna bagi pengembangan lembaga ini.  Bagi saya, terjun ke politik atau kembali ke dunia akademik, memiliki problem yang sama besar.  Yang penting saat ini adalah, melakukan yang terbaik dan tidak perlu risau dengan masa depan,” pungkasnya kepada BB.     (E-018)***