Raperda Tanpa Rokok Jadi Inisiatif Dewan

24

BISNIS BANDUNG- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTK)  dan pengamanan  zat adiktif yang semula digagas  oleh eksekutif,  kini diambil alih oleh DPRD Jawa Barat menjadi  Raperda  Inisiatif  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda).  Konon  Raperda  itu diajukan  pemerintah provinsi  sejak tiga lalu, namun  tidak berjalan.

DPRD  Jabar  telah menyetujui  Raperda  Iniatif  melalui  gelar hearing dialog dengan pemangku kepentingan kesehatan, baru baru ini. Kegiatan hering  difasilitasi oleh Bagian Humas dan Protokol Setwan Jabar  yang secara resmi  dibuka oleh Ketua BP Perda DPRD Jabar KH.Habib Syarif Muhammad dengan mengangkat  tema “Aktualisasi Peran Masayrakat Dalam Menciptakan Ruang & Lingkungan Yang Bersih dan Sehat.”

Menurut Habib Syarif, hearing dialog BP   Perda ini  guna menjaring informasi terkait penyusunan Raperda yang menjadi inisiatif  DPRD  sudah  disampaikan dalam sidang paripurna oleh BP  Perda  dan komisi V DPRD Jabar  tanggal  28 September 2018.

Ia menyebut  tingkat kesehatan masyarakat Jabar akhir- akhir ini memprihatinkan

dengan semakin banyak  masyarakat yang sakit. Ini terlihat dari hari ke hari jumlah antrean di hampir seluruh rumah sakit.

“Keberadaan BPJS yang dijadikan salah satu alternatif dalam penangan kesehatan  kenyataannya  belum mampu menjadi solusi,” ujar Habib seraya berharap hearing dialog menjaring  masukan langsung dari bawah  atau bottom up  dapat menghasilkan  Perda yang  solutif  berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Kabag Humas dan Protokol Setwan DPRD Jabar Yedi Sunardi mengemukakan tingginya jumlah perokok di Jabar berkolaresi dengan tingkat kesehatan masyarakat. Namun disisi lain tidak bisa dipungkuri bahwa Jabar pun mendapatkan keuntungan dari cukai rokok.

Melalui hearing dialog yang diikuti oleh para pemangku kepentingan  diharapkan tepat sasaran serta   BP Perda  mendapatkan masukan seiring   dengan keberadaan Raperda.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar,  H  Yomanius Untung menyatakan setelah tiga tahun diajukan oleh eksekutif raperda ini terkesan jalan di tempat,  maka  komisi V berinisiatif untuk mengambil alih raperda itu  dengan asumsi bahwa kawasan tanpa rokok itu punya dampak yang kuat, dan berpengaruh besar terhadap kondisi kesehatan lingkungan dan masyarakat.(B-002)***