Perbankan ”Plat Merah” Harus Dilindungi Dari Campur Tangan Parpol

41

BISNIS BANDUNG-Peneliti Senior Bidang Perbankan Universitas Padjadjaran , Erie Febrian, PhD mengemukakan, bank pemerintah cenderung dimanjakan oleh fasilitas. Hampir 100% Beberapa instansi pemerintah menyalurkan gaji pegawainya melalui bank ”plat merah”. Disamping menyalurkan gaji, juga menggarap kredit PNS dengan kerjasama khusus.  

Bank “plat merah” disebut Erie , merupakan bank yang menjadi subjek Undang-undang nomor 19/2003 tentang BUMN dan UU nomor 54/2017 tentang BUMD. Terdiri dari 4 bank BUMN, 26 bank BPD dan 15 bank syariah.

Menurut Erie , perbankan merupakan industri yang sangat prudensial. Secara umum standar operasi seluruh bank yang cenderung memiliki karakter dan formasi mirip dibawah pengawasan International Financial Service Board (IFSB). Perbedaan antara bank “plat merah” dan swasta hanya pada kepemilikan dan implikasinya.

Misalnya, bank pemerintah cenderung akan diselamatkan jika terjadi default (krisis) untuk menghindari dampaknya terhadap perekonomian nasional. Bahkan bank besar milik pemerintah mendapat perhatian ekstra karena teori “TOO BIG TO FAIL”. Implikasinya, pada fasilitas pemerintah. Contohnya, dana pemerintah akan disimpan di bank pemerintah. ”Termasuk pembiayaan proyek pemerintah yang juga akan didanai oleh bank pemerintah,” ungkap Erie kepada BB,Jumat (02/11/18) di Bandung.

        Ditegaskan Erie , bahwa bank pemerintah cenderung dimanjakan oleh fasilitas. Hampir 100% Beberapa instansi pemerintah menyalurkan gaji pegawainya melalui bank pemerintah, Demikian pula dalam menggarap kredit PNS . Ketika kemudahan  itu dicabut, bank pemerintah harus membangun budaya kerja baru yang sangat mahal dan dapat mengganggu performa bank . Tapi fasilitas  itu telah membangun sebuah kekuatan cukup lama pada bank pemerintah .

        Pasar pengguna jasa perbankan pemerintah, umumnya instansi pemerintah dan PNS. Karena jumlah penggunanya cukup besar dan konsisten, hingga mampu membentuk skala ekonomis yang signifikan. Mereka mampu memperbanyak kantor layanan dan jejaring ATM. Dampak lanjutannya, ujar Erie , publik cenderung memilih bank dengan jaringan luas dan terjangkau.

Akademisi Unpad ini menyabutkan, pertumbuhan perbankan “plat merah” berdampak terhadap perekonomian nasional/regional karena proyek-proyek pemerintah nasional dan regional dibiayai oleh bank ”plat merah”. Walau, umumnya perbankankan menghindari pembiayaan beberapa sektor beresiko tinggi, seperti sektor pertanian dan infrastruktur . ”Tapi, dengan atas nama koordinasi unit-unit pemerintah untuk pembangunan, bank plat merah tidak bisa menghindarinya,”ujar Erie.

        Karena posisinya yang sangat krusial bagi perekonomian bangsa, lanjut Erie , bank pemerintah  secara intensif diawasi oleh BI/OJK dan LPS yang bertugas mencegah dan menanggulangi dampak kinerja bank. LPS juga mengawasi besaran bunga yang ditawarkan kepada publik.

Dikemukakan Erie , bahwa perbankan BUMN/BUMD harus dilindungi dan terhindar  dari campur tangan politik. “Kekuasaan Menteri atau Gubernur harus diatur dengan jelas, sehingga bank BUMN/BUMD bisa memilih SDM profesional terbaik tanpa campur tangan parpol koalisi pemenang pilkada/pilpres,”pungkas Erie menegaskan. (E-018)***