Betulkan Ada Defisit Beras?

18

MENURUT sinyalemen Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, tahun 2018 ini, Jabar mengalami defisit kebutuhan beras sampai 770.000 ton. Kekurangan itu terjadi tiga bulan terakhir tahun ini. Selama ini Indonesia,termasuk Jabar, meyakini  stok beras cukup bahkan berlebih sehingga kita tidak usah impor beras. Para pemamgku kepentinghan pertanian sangat intens menolak masuknya beras impor. Malah menurut perhitungan awal, kita dapat mengekspor beras. Swasembada beras pada dasarnya sudah tercapai.

   Angka optimistis seperti itu ternyata tidak sesuai dengan data paling baru yang dirilis BPS Jabar. Terjadi overestimasi sampai 17,07%. Lama sekali Indonesia berada dalam ketidakakuratan data. Menurut BPS Jabar, itu terjadi akibat tidak akuratnya data produksi padi, luas lahan pertanian padi, dan angka konsumsi beras perkapita pertahun.  Sebenarnya sejak 1997 BPS meragukan akurasi angka-angka itu. Anehnya, selama itu, pemerintah bersikukuh pada data yang keliru itu. Pemerintah seperti yakin benar Indonesia sudah mendekati swasembada beras. Diyakini produktivitas padi terus meningkat dan lahan sawah juga meningkat. Padahal pada kenyataannya, luas sawah semakin berkurang akibat alih fungsi lahan meskipun ada upaya pencetakan sawah baru.

    Baru pada tahun 2018 ini Prsiden meminta, BPS dan badan terkait, melakukan pengakuratan data lahan sawah, produktivitas tanaman padi, dan kebutuhan beras, baik konsumsi maupun keperluan lain. BPS bekerja sama dengan BPPT, Kementerian Agraria, Badan Informasi dan Geospasial (BIG) serta Lapan sejak tahun 2015 melakukan perbaikan metodologi dengan menggunakan Ketrangka Sampel Area (KSA). Hasilnya, seperti keterangan pers BPS, luas panen kuartal akhir 2018 terus menurun. September 2018 luas panen turun 5,03% dibanding Agustus 2018. Luas baku lahan di Jabar, Januari – September 930.344 hektar sedangkan menurut perhitungan awal terdapat 1.433.000 hektar.

    Perhitungan konsuimsi beras di Jabar juga terdapat perbedaan. Menuirut perhitungan awal, kebutuhan beras secara nasional 111,4 kg perkapita pertahun. Sedangkan perhitungan provinsi tahun ini, kebutuhan beras masyarakat Jabar  128,40 kg perkapita pertahun terdiri atas 62,79 kg konsumsi dan 45,61 untuk kebutihan lain. Artinya terjadi defisit kebutruhan beras sekira 770.000 ton. Kebutuhan itu tidak mungkin terpenuhi hanya dengan mengandalkan hasil panen.

    Ternyata perbedaan angka itu berakibat sangat luas. Setiap musim panen, target penyerapan Bulog terhadap hasil panen cenderung menurun. Stok beras terus berkurang akibat gerakan operasi pasar. OP itu kalau berdasarkan perhitungann awal, tidak harus dilakukan karena beras di pasar mencukupi. Tindakan pemerintah melakukan impor beras selalu mendapat tentangan dari semua pihak karena semua orang berkaca pada angka-angka, baik yang dikeluarkan KSA maupun Bulog.

    Semua orang optimistis, Indonesia akan menjadi ekpsortir beras, setidaknya dapat memenuhi kebutuhan domestiknya. Angka-angka hasil perhitungan awal yang selama ini kita pegang ternyata keliru. Kita masih belum dapat memenuhi kebutuhan beras bagi konsumsi dalam negeri. Kita masih harus mengimpor beras sekira 770.000 – 1.000.000 ton. Kesimpulannya, swasembada beras apalagi menjadi pengeskpor beras masih berupa harapan. Kedua, keakuratan data itu merupakan titik awal yang sangat penting dalam pembangunan. Buktuinya, kita terkecoh selama bertahuin-tahun dengan perhitungan yang overestimasi itu. Ketiga pencetakan sawah baru tidak secara signifikan menggantikan lahan sawah yang habis akibat alih fungsi lahan. Begitu pula tingkat kesuburan dan kecocokan hara tanah di sawah baru dan sawah lama sangat berbeda. Lahan sawah di P.Jawa, khususnya di daerah lumbung padi punya kecocokan jauh lebih tinggi dibanding sawah baru.

     ”Keberanian” pemerintah mengubah sistem dan metodologi pengkajian yang dilakukan BPS patut diapresiasi. Namun angka-angka itu pun belum mutlak. Masih perlu dukungan sistem dan metodologi lembaga lain bahkan dari luar negeri. Pemerintah melalui BPS harus terus melakukan sosialisasi sistem dan metodologi baru itu. Semua pemangku kepentingan perpadian, termasuk para petani, dapat memahaminya. Langkah-langkah yang ditempuh semua pemangku kepentingan itu benar-benar berdasarkan angka-angka yang akurat. Pelaporam dari bawah ke atas harus benar-benar berbasis data yang valid, jangan ada lagi laporan asal bapak senang (ABS). ***