Raperda Pajak Tuntas Sebelum Akhir 2018

20

BISNIS BANDUNG- Pembahsan empat rancangan peraturan daerah  (Raperda) oleh Pansus V dan VI  DPRD bersama Pemprov Jabar diharapkan tuntas sebelum akhir tahun 2018.  Saat ini  tiga raperda usulan eksekutif dan satu  raperda inisitif DPRD  itu tengah dibahas.

Keempat raperda tersebut  meliputi Perubahan atas Perda Jabar No 22 thn 2010 tentang RTRW Jabar 2009-2029,  Raperda tentang Perubahan atas Perda Jabar no 6 thn 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jabar dan Raperda tentang perubahan atas Perda Jabar no 13 tahun  2011 tentang Pajak Daerah.

Kemudian  satu raperda inisitif  dewan yaitu raperda tentang  kawasan tanpa rokok  (KTR), ungkap Ketua DPRD Jabar, Ineu  Purwadewi Sundari usai pelantikan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Jabar, Jum’at (9/11).

Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan  tiga raperda yang diusulkan eksekutif  menjadi prioritas harus tuntas sebelum akhir tahun. Terutama Raperda tentang pajak daerah, jika  revisi perda tidak tuntas maka Januari 2019 tak ada alasan negara memungut.

Terkait raperda perubahan SOTK di mana Bakorwil atau BKPP yang ada di empat wilayah akan dihilangkan. Konsekuensinya badan ini tidak lagi mendapat anggaran pada 2019 mendatang.

“Masalah BKPP yang hilang itu struktur organisasi per Januari harus sudah jelas struktur organisasinya. Kemudian orang-orangnya,  bagaimananya juga kalau tidak ada Perdanya tidak ada alasan untuk mendistribusi dan melakukan reorganisasi,” tuturnya.

Raperda  terkait Revisi RTRW Jabar yang harus membuat sejumlah program strategis nasional dan rencana pembangunan yang merupakan agenda  Gubernur Jabar periode 2018-2023.

“Banyak program strategis nasional yang belum terinput pada tata ruang wilayah Jabar. Kalau ini tidak ada  menjadi  polemik,  salah satunya Cikembar, zona-zona yang nantinya jadi kota baru  dampak  dibangunnya  jalur kereta api cepat. Jadi ada tata ruang, pajak, urusan organisasi,” paparnya.(B-002)***