Jabar Menuju Provinsi Pariwisata

26

BISNIS BANDUNG- Provinsi Jawa Barat  lima tahun ke depan  akan menitikberatkan pada program semua aspek pariwisata yang ada. Argumentasinya lantaran pariwisata adalah pilihan yang paling mudah, paling murah, dan paling banyak menyerap pengangguran.

Melalui pariwisata akan muncul kemandirian desa yang  menjadikan Jawa Barat lebih maju. Ditambah dengan dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan adanya kesepakatan umenjadikan Jawa Barat sebagai Provinsi Pariwisata,”  ungkap  Gubernur Jabar, Ridwan Kamil saat membuka Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 di Grand Ballroom The Trans Luxury Hotel Bandung, Selasa (13/11/18).

Tentunya akan meningkatkan sisi ekonominya. “Caranya menjadi provinsi digital untuk meng-connect kemudahannya, disupport oleh infrastruktur yang skalanya memperbanyak kereta api dan jalan tol,” paparnya.

Pemprov mengusulkan daerah Cikidang di Kabupaten Sukabumi dan Pantai Pangandaran di Kabupaten Pangandaran sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Proses KEK itu susah, syaratnya berat. Jadi dua dulu itu, kalau berhasil udah prestasi. Jadi kita fokus di dua dulu,” kata Emil panggilan akrabnya.

Ia menyatakan  baik Pemprov  maupun kab/kota dapat memanfaatkan sumber dana selain dana pemerintah seperti dana swasta dan dana solidaritas umat untuk pembangunan daerahnya.

Tak  kalah pentingnya dalam lima tahun ke depan harus menjadi provinsi terbaik dalam dunia digital, dengan mendigitalkan pelayanan publik, pendidikan dan perdagangan yang masih manual.

“Inilah salah satu jawaban karena negara-negara maju di dunia sudah bergerak meninggalkan dunia manual menuju dunia digital, sampai lahirlah revolusi 4.0,” katanya.

Menteri Pariwisata RI Arief Yahya mengatakan Pangandaran dan Sukabumi dirasa sudah siap sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Walaupun sebenarnya membuat KEK tidaklah mudah. Kalau secara khusus tidak perlu anggaran selama tanahnya sudah ada. Baik di Cikidang maupun di Pangandaran, tanah sudah siap.

“Proses selanjutnya wajib membangun dalam waktu tiga tahun, dan itu yang paling cepat, contohnya tanjung layang selama satu tahun sudah bisa membangun,” tuturnya. (B-002)***