Kemiskinan dan Pengangguran Kerentanan Diantara Korban Trafficking

16

BISNIS BANDUNG —  Maraknya kasus human trafficking Indonesia yang berasal dari wilayah kabupaten/kota , terjadi karena  kerentanan  tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan serta  pengangguran. Korbannya  berumur antara 15 tahun – 55 tahun, umumnya wanita dengan jenjang pendidikan umumnya tamatan SD dan tidak tamat SMP.

Hal itu diungkapkan anggota delegasi RI dalam Persidangan Asean Regional Forum (ARF),  Drs. Teuku Rezasyah, M.A., Ph.D . WNI korban trafficking menurut Teuku Razasyah ,  diorganisir untuk bekerja di beberapa negara , antara lain  Malaysia, Saudi Arabia, Singapura, Jepang, Kuwait, Syria, Irak, Yordania, Suriname, Taiwan dan Makau dengan bidang pekerjaan pembantu rumah tangga, perawat orang tua dan pengasuh anak kecil. ”Saat ini ada modus baru yang menggunakan perangkat komputer mengarahkan pencari kerja ke industri hiburan dan  pariwisata. Mengingat gadget sudah banyak digunakan ,  pengelabuan atau penipuan terhadap calon tenaga kerja banyak terjadi,”ujar Teuku.

Akademisi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran ini berharap, kuantitas maupun  kualitas SDM yang menangani trafficking memadai , mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan trafficking yang terjadi selama ini,  sudah melibatkan kejahatan yang terorganisir di dalam maupun luar negeri, jadi SDM yang menangani trafficking perlu disesuaikan jumlah dan tingkat keahliannya. Mengenai keterbatasan anggaran negara dalam penanganan trafficking dapat disinergikan dengan ketersediaan program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Kalangan perguruan tinggi dan dunia usaha  dapat membantu dari jalur pengabdian masyarakat .

Teuku Reza menambahkan, untuk kalangan eksekutif, kebijakan utamanya adalah mencegah  lebih baik dari pada mengobati. Kemudian untuk aparat Polri  agar benar-benar menghayati prinsip-prinsip Bhabinkamtibmas, sehingga mereka benar-benar mampu melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Jumlah Bhabinkamtibmas yang hanya 1 orang/desa hendaknya ditambah, sedikitnya dua orang/desa. Dengan demikian, pergerakan manusia dari dan ke desa dapat terdeteksi sejak dini. Juga aparatur pemerintahan desa hendaknya benar-benar mencermati status kependudukan warganya guna menghindari penyalahgunaan identitas dan pengelabuan identitas.  Aparatur Kimpraswil, Dinas Tenaga Kerja dan UMKM harus membagikan informasi perihal jenis dan spesifikasi pekerjaan yang ada dan yang akan dibuka , selain guliran dana yang dapat diturunkan untuk membangun usaha masyarakat. Aparatur Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri agar bisa  mengawasi wilayah perbatasan darat dan laut yang sering digunakan sebagai jalur masuk pencari kerja ke negara tetangga. Termasuk mengawasi pergerakan fisik, keuangan, elektronik, dan komunikasi dari mereka yang patut diduga sebagai jaringan trafficking.

Menurut Erie ,  aturan hukum yang berlaku saat ini , ternyata tidak membikin jera jaringan trafficking , baik di dalam maupun luar negeri. Sebab itu aturan penghukuman  harus diperkuat dan diperberat dengan memasukkan unsur-unsur baru , seperti pelanggaran atas hak azazi manusia, kejahatan terorganisir dan penurunan martabat  bangsa (Indonesia). “Karena itu, diharapkan terlahir  hukuman bagi badan hukum yang melakukan trafficking, dilakukan pencabutan ijin usaha, serta  larangan beroperasi dalam usaha apapun yang patut diduga mengarah ke trafficking.  Bagi pelaku kejahatan trafficking, pemberian hukuman yang diperberat, disertai pemberlakuan Daftar Pencarian Orang (DPO). Ditambah sanksi sosial dari masyarakat,”  pungkas Erie  . (E-018)***