Pemprov Diminta Lunasi Cicilan Pendamping PKH

25

BISNIS BANDUNG–Ribuan orang  pendamping program keluarga harapan  (PKH) mengharapkan Pemprov Jabar  melunasi cicilan sepeda motor  yang telah  mereka beli secara  kredit demi kelancaran tugasnya.

Imbauan itu disampaikan oleh  Koordinator Pendamping PKH  Kab. Majalengka, Jumadi melalui  DPRD Jabar yang mengakui  petugas pendamping PKH se Jabar  tercatat 5.600 orang,   di antaranya di  Majalengka  sekira 200 pendampiang.

“Kami mohon  DPRD Jabar  memperjuangkan pelunasan cicilan motor,” pinta Jumadi dalam acara hearing dialog Komisi V DPRD Jabar dengan anggota PKH, pekan lalu.

Menanggapi permintaan  itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, H. Yomanius Untung menyatakan kesiapannya  mendorong agar Pemprov Jabar melunasi kredit cicilan sepeda motor bagi 5.600 pendamping PKH tersebut.

” Program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah pusat  dinilai sukses, sehingga  tidak ada salah memberi  reward dengan melunasi cicilan kredit motor mereka,” ujar  Untung  didampingi anggota Komisi V DPRD Jabar  lainnya Hj Erni Rif’ati Rachman, Hj Fatimah SH M. Kn, H. Sahromi, dan Hj Tati Novianti.

Agar hasil kerja PKH bisa lebih baik, berbagai upaya dilakukan supaya kinerja PKH meningkat. Pada tahun 2017 ada upaya untuk memberikan PKH sepeda motor dinas, tetapi biayanya terlalu besar,

“Sekarang fiskal masih memungkinkan, maka kita upayakan menutup cicilan motor PKH. Kalau dihitung-hitung sekira  Rp 30  miliar. Kalau lewat APBD Murni 2019 tampaknya tidak memungkinkan, tapi diharapkan  di APBD Perubahan 2019,” katanya.
“Apakah  jika dilunaisnya  cicilan motor bagi 5.600 tenaga PKH kinerjanya akan semakin meningkat atau justru nanti malah banyak  gaya ?” Tanya Untung . Maka, spontan  para pendamping  PKH  menjawab,  “ Makin semangat kerja pak.”

Yomanius Untung menerangkan, di Indonesia program PKH sudah bergulir lebih 11 tahun, dan selama itu telah diakui keberhasilan program tersebut, parameternya adalah menurunnya angka kemiskinan.(B-002)***