Penjajahan Gaya Baru Dana Konsevasi dari Negara Industri

102

BISNIS BANDUNG — Ketua Departemen Data dan Informasi BPP Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), Angga Hermanda mengungkapkan, anomali cuaca merupakan dampak dari perubahan iklim yang terjadi saat ini. Untuk mengatasi buruknya cuaca tidak mungkin tercapai jika tanggung jawab menghijaukan bumi hanya diserahkan kepada negara-negara yang memiliki sebaran hutan yang luas yang berada dibelahan bumi bagian selatan. Sementara negara industri yang sebagian besar berada di bumi bagian utara dan tengah terus berproduksi. Mereka menawarkan solusi sesat, yakni REDD (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan). REDD dianggap pertanggungjawaban negara industri dengan memberi dana konservasi kepada negara-negara berhutan lebat untuk mengurangi emisi dunia.

”Hal ini jelas merupakan penjajahan gaya baru yang tidak memberikan keadilan iklim yang semakin menjadikan dunia semakin timpang,” ungkap Angga.

Bencana ekologis, lanjut Angga, seperti banjir, longsor  belum bisa diprediksi secara presisi. Karena musim penghujan atau kemarau tak sepasti dahulu dan tidak memungkinkan lagi petani menggunakan hitungan pranoto wongso atau menilai gejala/fenomena alam untuk memulai musim tanam dan waktu panen. Walau  sudah ada aturan perlindungan kepada petani melalui UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tentang ganti kerugian hasil panen karena bencana alam.

Dikemukakan Angga Hermanda,  jika merunut data lahan pertanian yang terdampak bencana alam  kekeringan, banjir dan lainnya areanya sangat besar. Menurut Kementerian Pertanian, dari  Januari-Agustus 2018, lahan padi yang kekeringan seluas 135.226 hektar, puso atau gagal panen 26.438 hektar. Dampaknya, harga beras pada periode tersebut cukup tinggi dan mencuatkan pemberian izin impor beras pada semester pertama tahun 2018 sebanyak 2 juta ton.”Kebijakan itu, jelas  berdampak jangka pendek maupun jangka panjang bagi petani yang tengah  mengalami kesulitan mengantisipasi cuaca yang tidak menentu, ”tutur Angga  kepada BB menjelaskan dilema para petani dalam menghadapi  iklim yang tidak menentu,  terutama saat musim tanam.

Menurut  Angga, seluruh wilayah di Indonesia mengalami hal serupa ini. Misalnya, untuk tanaman pangan yang terdampak berada di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Sementara tanaman perkebunan, seperti kopi, dirasakan petani di NTT karena produksi tanaman kopi menurun.  Bencana ekologis, ungkap Angga, jelas mempengaruhi produktivitas tanaman pertaniandan perkebunan. Untuk tanaman padi misalnya, jika lahannya terlalu kering atau air terlalu melimpah,  akan menjadi sebuah ancaman gagal panen. Termasuk beberapa tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan akan mengalami penurunan produksi.

Walau belum dianggap serius, menurut Angga, perubahan iklim yang terus terjadi akan mempengarui persediaan pangan. Terlebih orientasi kebijakan pangan kita begitu terkonsentrasi pada padi, jagung dan kedelai. Hingga pada tahun ini tetap mengimpor beras.

”Ketersediaan pangan nasional, menjadi celah pendorong  impor. Bahayanya, jika terjadi pergeseran pola pangan nasional dari beras  ke gandum yang di impor. Seperti kejadian pada tahun 2017 lalu, kita menjadi pengimpor gandum kedua terbesar di dunia setelah Mesir, dengan mengimpor gandum lebih dari 7 juta ton,” ungkap Angga, Rabu kemarin di Bandung. Menurutnya, program untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang harus diperhatikan oleh petani agar lahan pertanian tidak terkena dampak bencana. Pertama, tentu harus menyesuaikan musim tanam. Kedua, petani harus menangkar benih sendiri (bukan benih yang dibeli dari perusahaan) untuk mendapatkan benih unggul yang tahan cuaca ekstrim. Ketiga, pemerintah harus serius menurunkan suhu bumi dengan menggalakan teknologi tepat guna dan ekologis. Selain program preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangannya. Ditambahkan Angga , pemerintah harus terus berupaya menurunkan suhu bumi dengan kekuatan sendiri, tanpa bantuan dari negara industri. Peraturan seperti moratorium sawit, penundaan izin HGU, perhutanan sosial dan lainnya perlu ditingkatkan. (E-018)***