Impor Jagung Masih Berlangsung

15

PEMERINTAH  melalui perum Bulog sedang menunggu tibanya jagung yang diimpor dari Brasil. Disebutkan impor jagung tahun ini mencapai 73.000 ton. Jumlah itu masih terbilang kecil dibanding impor jagung tahun-tahun sebelumnya. Impor itu harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan pakan ternak. Sedangkan kebutuhan untuk konsumsi di luar pakan ternak, dapat terpenuhi dengan produksi dalam negeri yang diprediksdi akan ters meningkat.

    Beberapa waktu lalu, BB pernah menurunkan tulisan tentang produksi pangan dalam negeri yang terus meningkat. Tetapi di lain pihak, Indonesia masih membutuhkan tambahan peroduksi pangan baik berupa beras, kedelai, tepung terigu, dan jagung Padahal sebelum terjadi pemutakhiran data. Kementerian Pertanian yakin, tahun ini, produksi beras mencapai 47 juta ton. Sedangkan kebutuhan diperkirakan 33 juta ton. Itu berarti terjadi surplus 14 juta ton. Produksi jagung juga naik sejak tahun 2015, mencapai 19,8 juta ton. Diprediksi, Indonesia akan mengalami surplus jagung sampai 3 juta ton malah tahun 2016 produksinya naik sampai 23,1 juta ton. Karena itu pemerintah melarang impor jagung.

    Surplus pangan, terutama beras dan jagung, tidak secara  otomatis, impor pangan mencapai titik nol, pada kenyataannya, impor bahan pangan masih terus berjalan. Benar, impor jagung menurun  sejak  tahun 2015. Dari 3 juta ton,  tinggal 0,7 juta ton pada tahun 2017. Tahun ini tinggal 73.000 ton. Impor beras, kedelai, gandum, ubi kayu, gula tebu, dan garam, tahun ini cenderung naik. Hanya impor jagung yang  turun. Impor beras yang tadinya diprediksi akan ditutup karena produksinya surplus, realisasinya, Indonesia masih impor beras 1,21 juta ton dari Januari sampai Agustus 2018. Sedangkan impor kedelai, gandum, gula, dan garam, terus berjalan.

    Entah mengapa terjadi perbedaan angka yang cukup besar antara ekspor dan impor pangan, antara catatan prduksi pangan dan kecenderungan makin naiknya impor pangan. Kita dapat memahami, impor kedelai masih sangat besar. Indonesia masih terus meningkatkan produksi dan perluasan areal tanaman kedelai. Sedangkan pangan lain, seperti beras, gula, dan garam, menurut pemerintah,  cukup. Bahkan produksi beras, jagung, dan bawang merah surplus. Kebutuhan dalam negeri terlampaui. Bukan saja tidak usah impor, malah secara angka, kita sudah dapat mengekspor.

    Ada beberapa faktor mengapa hal itu dapat terjadi. Pertama, validitas data kita yang patut diragukan. Kita tidak punya data yang valid apalagi tepat tentang produksi, stok, pasokan, dan kebutuhan. Padahal dalam setiap perecanaan, kita butuh data yang benar-benar akurat. Kedua, dalam era digitalisasi sekarang ini, masih ada instansi yang percaya begitu saja terhadap laporan dari bawah tanpa cheking secara cermat. Karena sekarang semuanya sudah terkoneksi melalui digitalisasi, seharusnya tidak terjadi lagi perbedaan data di semua pemangku kepentingan.Semuanya harus saling melengkapi dan mengawasi.

      Kedua, over estimate atau estimasi-lajak dalam menentukan angka produktivitas dan hasil panen. Kementerian atau lembaga yang berkepentingan, menentukan angka hasil produksi tanaman pangan terlalu optimistis. Instansi tersebut tidak memperhitungan perubahan cuaca yang kini terjadi di dunia, SDM petani, mutu  tanah, bibit,  pupuk dan alih fungsi lahan yang terjadi hampir tanpa batas..

      Ketiga, politik perdagangan. Selama ini Indonesia dan umumnya negara tengah membangun, berada dalam dominasi negara kuat. Ketika Indonesia berkeinginan mengurangi impor dari negara besar karena produksi dalam negeri cukup, mereka berekebaratan. Kita didakwa di pengadilan internasional , diadukan ke WTO, Indonesia melanggar peratutran perdagangan internasional.

Indonesia harus membayar kompensasi sampai Rp 5 triliun lebih apabila tidak mengubah peraturan impor yang berbau proteksionisme. Indonesia dalam tekanan, tidak dapat berbuat apa-apa kecuali mengubah regulasi, membuka diri bagi impor dari negara tersebut, termasuk impor pangan.

      Apa yang dapat kita perbuat dengan keadaan seperti itu? Hanya satu, kita harus memiliki ketahanan pangan.Segala kebutuhan pangan rakyat, baik konsumsi maupun produksi, harus segera dapat kita penuhi secara mandiri.

      Idealnya, kita menjadi negara pengeskpor pangan bukan pengimpor, tanpa harus mengabaikan fatsun perdagangan bebas secara global. ***