PNS Jadi Rebutan dalam Pilpres

38

SAYA enak menyebutnya  pegawai negeri sipil (PNS), padahal namanya sudah berubah menjadi aparatur sipil negara (ASN). Alasannya lantaran  nama PNS sudah demikian akrab di lidah dan telinga. Betapa tidak  ayah, ibu,  paman dan  beberapa adik menjadi PNS, eh…ASN.

Dalam  Pileg dan Pilpres  serentak 17 April 2019,  tak pelak lagi PNS menjadi  rebutan bak gadis cantik di perkampungan  yang kerap didatangi oleh para pemuda, termasuk  para duda untuk menggaetnya. Sampai kapan pun PNS menjadi daya tarik, karena mereka ikut mencoblos berbeda dengan anggota TNI/Polri yang tidak ikut memilih.

Siapa pun paca caleg pusat sampai daerah serta  pasangan Capres – Cawapres berkehendak mendapat dukungan PNS. Suara PNS dapat menentukan kemenangan, bukan saja karena jumlahnya yang cukup besar, juga keberadaan status sosial ekonomi menjadi faktor yang bisa diharapkan akan berpotensi menarik pemilih lain.

Jumlah PNS sekarang sebanyak 4, 3 juta orang. Ditambah formasi baru tahun ini 238.015  berarti total 4,5 juta orang, atau sekitar 2,5 persen dari 185 juta total pemilih.

Kalau saja setiap PNS mampu menarik 5 suara, maka sudah lebih dari 22 juta calon pemilih atau sekitar 12,5 persen suara pilpres. Tentunya sah – sah saja selama dukungan yang diberikan sesuai dengan suara hati nurani. Bakal  masalah jika atas dasar pemaksaan, tekanan dan ancaman.

Menyongsong perhelatan akbar, pileg dan pilpres 2019, netralitas PNS perlu diaktualkan. Alasannya, PNS adalah abdi negara. Siapa pun presiden yang terpilih, ia tetap dalam posisi dan status PNS sebagai  abdi negara.  Sejalan dengan larangan bagi PNS menjadi pengurus partai politik.

Dengan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, diharapkan PNS dapat lebih fokus menjalankan perannya sebagai yang profesional, yaitu memberikan pelayanan terbaiknya kepada publik, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

PNS dapat pula merumuskan jati dirinya sebagai abdi negara yang netral dan profesional. Maknanya, manakala saat kelahirannya  melalui Keppres No 82 Tahun 1971, KORPRI dibentuk untuk menyatukan pegawai RI yang terkotak – kotak aspirasi politik dan ideologinya, sekarang  bagaimana menjaga netralitas dan melindungi hak politiknya. Nah!

Diah Samsyudin,  Sukajadi Bandung