Gati: Memiliki Posisi Strategis Dirjen IKM Restrukturisasi Mesin dan Peralatan

20

BISNIS BANDUNG — Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih mengatakan, Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki posisi yang strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional dan

berkontribusi  besar dalam menyerap tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Gati, hal itu dapat terlihat dari potensi  IKM  yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan masyarakat serta memiliki daya tahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang  terjadi.

Sebab  itu, lanjut Gati, tidak dipungkiri bahwa selama ini IKM turut mewujudkan kemandirian ekonomi, produktivitas rakyat, membangun daerah dan pedesaan. Merujuk pada hasil Sensus Ekonomi BPS tahun 2016, jumlah  IKM  mencapai 4,4 juta unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 10,5 juta. ” Hal tersebut menunjukkan bahwa IKM memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah terus berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap IKM dengan melaksanakan program penumbuhan dan pengembangan IKM,” ungkap Gati Wibawaningsih kepada BB ,Selasa (04/12/18) di Bandung.

Gati menyebut, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh IKM pada saat ini adalah masih sederhananya teknologi mesin dan peralatan yang digunakan dalam mendukung proses produksi, sehingga berpengaruh pada rendahnya produktivitas dan kualitas produk yang berdampak pada rendahnya daya saing produk IKM. Untuk meningkatkan daya saing IKM, salah satu program prioritas yang dimiliki oleh Ditjen IKM yaitu Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan IKM, dalam bentuk pemberian potongan harga (reimburse) terhadap IKM yang telah membeli mesin atau peralatan dalam jangka waktu tertentu untuk menunjang proses produksi.

Potongan (reimburse) yang diberikan sekira  25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian mesin dan peralatan buatan luar negeri, dan  30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian untuk mesin atau peralatan buatan dalam negeri. Program ini dapat diikuti oleh seluruh IKM  di Indonesia dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian yang telah ditetapkan.

Dikemukakan Gati Wibawaningsih,  program restrukturisasi mesin dan peralatan IKM sangat bermanfaat bagi IKM yang ingin meningkatkan produktivitas dan kualitas produknya. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya IKM yang berminat untuk mengikuti program ini setiap tahunnya. Berdasar data i Ditjen IKM, sejak tahun 2009 – 2017 terdapat 726 IKM yang menerima fasilitasi program ini dengan total nilai potongan harga mencapai Rp  84,75 miliar dengan total nilai investasii Rp. 554,63 miliar. Gati berharap , program ini dapat menjadi pemicu peningkatan teknologi produksi  IKM melalui peremajaan mesin dan peralatan serta dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk IKM.

Dikatannya, selama Ditjen IKM selalu melakukan reviu terhadap Permenperin yang mengatur program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan IKM agar IKM calon penerima tidak kesulitan dalam mengikuti program ini ,i dapat dilihat dari semakin mudahnya prosedur dan persyaratan yang harus dilakukan oleh IKM calon peserta dalam melakukan dokumen pengajuan. Selain itu, dalam melaksanakan program ,  Ditjen IKM  bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Program (LPP) yang bertugas  melakukan pendampingan kepada IKM pemohon agar dapat melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan untuk mengikuti program. Dalam melakukan tugasnya, LPP menyediakan pos  pelayanan di beberapa wilayah yang strategis, sehingga dapat melayani IKM yang berminat menjadi pemohon program. Dengan adanya beberapa pos pelayanan,  IKM tidak harus melakukan kontak langsung dengan LPP Pusat tetapi melalui LPP daerah.

Pada tahun 2018, Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan, menurut Gati ,  masih tetap dilanjutkan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak IKM yang berpeminat mengikutinya,  terlihat dari jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi restrukturisasi mencapai  sebanyak 111 IKM dengan total nilai  investasi mencapai Rp. 77,2 miliar drengan total nilai potongan (reimburse)  Rp 11,78 miliar. Dari 111 IKM yang mendapatkan fasilitasi program, 34 IKM di antaranya berasal dari Indonesia bagian timur, dari Sulawesi Selatan (Kab. Luwu Utara) dan Sulawesi Tengah (Kab. Tojo Una-Una) dengan komoditi minyak atsiri. Hal itu menjadi indikasi bahwa penerima program  tidak hanya terpusat di Jawa atau Indonesia bagian barat saja , namun sudah tersebar sampai ke wilayah Indonesia bagian timur. Dengan banyaknya jumlah IKM minyak atsiri yang tersebar di kedua kabupaten tersebut, dapat menjadi potensi pembinaan lanjutan oleh Ditjen IKM khususnya yang terkait dengan pengembangan sentra, baik melalui bimbingan teknis, pendampingan teknis, maupun penguatan kelembagaan.

Di Bandung pada tanggal 4 Desember 2018 , Ditjen IKM menyelenggarakan kegiatan “Penyerahan SPPB Kegiatan Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM Tahun 2018” yang dihadiri oleh 39 IKM, terdiri dari 16 IKM Bordir, 7  IKM Pangan, 4 IKM Tekstil dan Produk Tekstil, 2 IKM Mainan Anak, 1 IKM Konveksi, 1 IKM Pertenunan, 1 IKM Kain Rajut, 1 IKM Bulu Mata, 1 IKM Sepatu, 1 IKM Kerajinan, 1 IKM Furniture, 1 IKM Suku Cadang, 1 IKM Pompa, dan 1 IKM Permesinan sebagai perwakilan dari IKM yang menerima fasilitasi restrukturisasi. “Kegiatan tersebut sekaligus merpakan acara serah terima secara resmi terhadap IKM yang terpilih menjadi penerima fasilitasi program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan produksi IKM,” ujar Gati.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah , berharap IKM yang telah menerima fasilitasi program restruktrisasi dapat mengembangkan usahanya melalui peningkatan produktivitas dan kualitas produknya dan mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan dalam hal pemasaran, diharapkan mampu memperluas area pemasarannya, tidak hanya sebatas pada pasar offline/konvensional namun dapat menjangkau pasar online/e-commerce. Disebutkan Gati , hal ini sejalan dengan penerapan Industri 4.0 yang telah ditetapkan dalam acara Indonesia Industrial Summit 2018 oleh Kementerian Perindustrian pada bulan April 2018 yang lalu. (E-018)***