Kebijakan BBM Satu Harga Pertamina Merealisasikan di 66 Titik

88

BISNIS BANDUNG) — Sampai dengan awal Agustus 2018,  Pertamina, PT. Pertamina (Persero) telah merealisasikan BBM  satu harga di 66 titik . 54 titik  direalisasikan pada tahun 2017 dan 12 titik progress realisasi tahun 2018. Rencana Pertamina sampai akhir tahun akan merealisasikan di 67 titik. Pertamina mentargetkan selama periode 2017 – 2019  akan ada 150 titik yang  memiliki BBM satu harga, berarti sampai saat ini, realisasi target titik lokasi Pertamina sejak Januari 2017 – Agustus 2018  atau  terealisasi  44,00%,  sisanya sekitar 84 titik , satu di antaranya  direalisasikan pada tahun ini dan 83 titik pada tahun 2019.

Pengamat Ekonomi Energi dan Perdagangan Internasional, Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran , Yayan Satyakti, Ph.D. mengemukakan, kebijakan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga   dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Nomor 36 Tahun 2016 .Landasar hukumnya, ujar Yayan  , mengacu pada  Peraturan Menteri ESDM  dan Peraturan Presiden nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM  untuk menjamin ketersediaan, kelancaran pendistribusian dan harga jual eceran jenis BBM , antara lain minyak solar 48 , minyak tanah serta jenis BBM khusus, yakni bensin (Gasoline) minimum RON 88 .

Dikatakan Yayan Satyakti, pada dasarnya lingkup indikator satu harga  sudah tepat, akan tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk menambah lokasi , terutama  untuk wilayah Indonesia bagian timur. “Negara harus hadir untuk mengurangi kesenjangan dari pelayanan publik , tidak hanya energi tetapi sektor yang lain seperti, infrastruktur dan transportasi publik, kesehatan dan pendidikan. Penentuan lokasi saya kira sudah tepat , yakni 3T (Tertinggal, Terjauh, dan Terdepan),” ujar Yayan  kepada BB, baru-baru ini di Bandung menegaskan pendapatnya.

Mengenai program BBM satu harga, menurut Yayan ,  Pertamina telah siap, tapi masih memerlukan waktu dari sisi penyediaan infrastruktur. Sejauh ini  44% kebijakan  sudah  terealisasi, oleh sebab itu  Pertamina harus mendorong agar 66% sisanya bisa terealisais pada tahun 2019. Dikemukakan Yayan , jika melihat pada jenis regulasi yang digulirkan, yakni Perpres,  kebijakan ini bisa saja berubah jika rejim pengusa  berubah, hingga kebijakan BBM satu harga bukan lagi isu krusial . Sebab itu pemerintah perlu mengangkat regulasi ini agar  bisa bertahan .

Akademisi Unpad ini menegaskan, pengawasan  tata niaga dengan satu harga  memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, kedaulatan dan stimulasi ekonomi di wilayah Indonesia dapat dirasakan oleh masyarakat. Dampaknya tidak akan dinikmati secara langsung, tetapi dengan biaya transportasi yang turun secara drastis  akan mendorong aktivitas ekonomi di wilayah, terutama di daerah 3 T , selain akan memberi dampak penggandar (multiplier effect) bagi wilayah sekitarnya.

BBM satu harga bersifat akses, selama akses ini terbuka lebar dengan sistem pengawasan pelayanan publik yang baik , seperti tidak ada penimbuman maupun spekulasi terhadap komoditas tersebut. ” Jika hal itu terjadi , pemerintah tidak segan untuk memberikan sangsi.  (E-018)****