Media Massa Dituntut Netral dalam Pileg dan Pilpres 2019

92
A couple shopping for food

BISNIS BANDUNG-Guna menjaga kondusivitas, media massa jangan sampai terkontiminasi oleh kepentingan politik praktis. Oleh sebab itu,  menjelang  Pilpres dan Pileg  April 2019 yang diwarnai suhu politik yang memanas, dituntut tetap netral dalam pemberitaannya.

Media massa baik cetak , elektronik (TV dan Radio) dan media online mempunyai pengaruh luas kepada masyarakat. Untuk itu netralitas  pers sangat penting.

“Kita ingin Pemilu 2019  damai, dan  media tidak memihak salah satu kubu. Pers harus gunakan fungsinya dengan baik mengutamakan kepentingan masyarakat bukan salah satu kubu,” tutur Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, H.Yusuf Puadz, pekan ini  di Bandung.

Dikatakan, netralitas dan independensi media diharapkan bisa menjadi alat kontrol terhadap informasi hoaks dan fitnah terutama selama kampanye dan memanasnya suhu politik saat ini jelang pemilihan legislatif dan presiden 2019.

“Jangan jadi followers, tetapi harus mencerahkan berita-berita hoaks dan fitnah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menuturkan, terwujudnya pemilu yang berkualitas, tidak terlepas dari kontribusi media dalam memainkan peran.

“Pelaksanaan pemilu yang aman dan demokratis memang menjadi kewajiban semua kelompok masyarakat bukan hanya penyelenggara pemilu dan aparat keamanan, tetapi ada peran media juga,” tuturnya.

Dalam UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers disebutkan bahwa pers mempunyai fungsi menginformasikan, mendidik, menghibur dan pengawasan sosial.  Hal tersebut harus menjadi pegangan dalam menghadapi pemilu 2019. Untuk itu, independensi media harus bisa tegak dan jauh dari pengaruh politik kubu manapun.

“Mengingat media mempunyai pengaruh luas di masyarakat, pers harus gunakan fungsinya dengan baik sehingga kepentingan individu dan golongan dapat dilepaskan dengan mengutamakan kepentingan bersama,” katanya.

Eloknya pada pemilu 2019, media melakukan fungsi kontrol, pendidikan politik, membantu masyarakat memberikan informasi yang benar dan berimbang, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan politik. (B-002)