BUMN Garap Apartemen Perumahan Bagi MBR Terkendala

74
Hand agent with home in palm and key on finger. Offer of purchase house, rental of Real Estate. Giving, offering, demonstration, handing house keys.

BISNIS BANDUNG — Anggota Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat, Eka Suwarna, ST mengatakan,   pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)   menghadapi kendala,  selain sulit untuk mendapatkan lahan dengan harga murah, juga skema pembiayaan kepemilikan  dan dukungan bagi pengembang. Secara umum Indonesia masih membutuhkan rumah murah (backlog)  lebih kurang sembilan juta unit, walau pada tahun 2019 , pemerintah menurunkan target backlog menjadi sekira enam juta unit.

Menurut Eka Suwarna, jika menginginkan penambahan rumah untuk MBR dalam jumlah signifikan,  pemerintah harus memberikan lebih banyak  insentif kepada  pengembang , juga mendorong agar BUMN perumahan lebih fokus dalam menggarap MBR. “Seperti kita ketahui  saat ini BUMN malah sibuk membangun apartemen dan hotel, padahal tugas utamanya membangun rumah untuk masyarakat MBR yang sepenuhnya belum terpenuhi” ungkap Eka.

Dikemukakan pengusaha perumahan ini,   kendala dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah terkendala oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah sulitnya mendapatkan lahan dengan harga yang sesuai dan  kemampuan keuangan konsumen. Dari sudut pandang keuntungan  tentu saja membangun rumah komersil jauh lebih menguntungkan. “Jika dibandingkan antara kualitas perumahan bagi MBR dan perumahan komersil, kualitasnya tentu saja tidak sebaik perumahan komersil. Tapi saya kira ini bukan persoalan utama. Yang terpenting adalah infrastruktur yang baik, bantuan pembiayaan untuk konsumen agar bisa membayar uang muka dan angsuran lebih ringan.Sebab itu, pemerintah harus memberikan tambahan insentif kepada pengembang perumahan untuk MBR ,” ujar Eka menegaskan.

Eka Suwarna mengaku, pesimis melihat perkembangan perumahan bagi MBR. Oleh karena itu , kita dorong pemerintah agar lebih kreatif melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada para pengembang perumahan bersubsidi ini. Pemerintah agar memberikan insentif yang optimal bagi pengembang di antaranya yang terkait dengan masalah pajak, kemudahan kredit, perizinan, dan insentif infrastruktur. Kebijakan tata ruang menjadi kunci untuk mengatur masalah ini. Kebijakan tata ruang yang konsisten. ”Pasalnya pertumbuhan rumah bagi MBR,   dampaknya tentu pada kesejahteraan rakyat akan meningkat,” pungkas Eka , baru-baru ini kepada BB di Bandung. (E-018) ***