Makan Lima Bayar Satu

23

”TEH udah lapor?” Tanya Jang Ojak.

”Lapor apa?”

”Kata Ketua KPK, masyarakat dapat ikut serta dalam upaya pencegahan tindak korupsi,” jawab Jang Ojak.

”Wah ada-ada saja. Siapa rakyat seperti kita yang mau melaporkan pejabat yang korupsi. Selain takut, kita tidak tahu apakah benar dia korupsi atau tidak,” jawab Teh Otih. ”Misalnya di sisni di Warung Bebe, ada orang yang makan bala-bala lima tetapi mengaku cuma makan satu dan bayarnya juga cuma satu itu. Orang itu perlu dipaloprkan ke KPK?”

”Yah, itu juga korupsi tapi yang begitu mah, tangkap saja, serahkan kepada polisi atau aparat desa.” Tiba-tiba Kang Ojak yang baru tiba ikut bicara.

”Wah,. Teteh mah iklas saja. Mungkin ia tidak punya uang tapi ingin bala-bala Teteh. Biarkan saja. Teteh mah cuma berdoa mudah-mudahan ia selamat, bala-balanya tidak nyangkut di tenggorokan. Kemudia ia sadar, perbuatannya itu salah,” kata Teh Otih.

”Itu, Kang, masyarakat dapat ikut aktif melaporkan pejabat atau pengusaha yang dinilai melakukan korupsi, bagaimana menurut Kang Oyib,” kata Jang Ojak.

”Pada pelaksanaannya pasti sulit. Rakyat biasa tidak punya keberanian melakukannya,” jawab Kang Oyib.

”Sebetulnya rakyat dapat melapotrkan langsung ke KPK, kejaksaan, atau kepolisian, bila ia melihat sesuatu yang berkaitan dengan tindak korupsi.” Itu kata Mang Osin yang baru saja masuk warung Teh Otih.

 ”Caranya bagimana, Mang?” kata Kang Oyib.

”Tentu saja sebatas yang benar-benar terlihat. Misalnya, pembangunan jembatan yang baru tiga bulan diresmikan, ternyata sudah rusak. Perbaikan jalan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, perusahaan yang tiba-tiba membangun pabrik, trakyat sekitarnya tidak diberi tahu sejak awal. Hal-hal seperti itu dapat kita laporkan, mungkin saja terjadi korupsi pada proyek itu.”

”Iyah, Mang. Di lembur saya juga rada aneh. Itu perbaikan jalan dengan pembetonan. Saya kira mau seluruhnya, sepanjang jalan itu, tiba-tiba saja selesai hanya 100 meter. Proyek itu berhenti. Ketika saya tanya kepada pemborongnya, ia menjawab, ia hanya mendapat jatah pekerjaan 100 meter. Selanjutnya, mungkin oleh pemborong lain dan entah kapan dilanjutkan.” Jang Ojak bercerita.

”Biasa itu teh karena berkaitan dengan sistem bagi-bagi proyek. Pekerjaan perbaikan jalan dibagi 100 meter 100 meter. Hal itu dilakukan agar pejabat dapat menunjuk siapa pemborongnya. Kalau lebih dari 100 meter harus melalui tender atau lelang. Hal seperti itu dapat menjadi lahan korupsi, misalnya suap atau gratifikasi.Rakyat dapat mengajukan keluhan kepada dewan yang punya kewajiban mengawasi pembangunan,” iuar Mang Osin.

”Lapor itu ka ada risikonya, Mang,” kata Kang Oyib.”Saya mah takut ada tindakan di luar hukum dari oknum yang dilaporkan kepada pelapor. Saya juga khawatir terjadi fitnah atau laporan hoaks.”

”Ya sebaiknya mah para pejabat dan pengusaha sadar, korupsi itu perbuatan salah. Mengapa tidak lurus-lurus saja, pan aman,” kata Teh Otih sambil menambah air teh ke gelas yang kosong. ***