Peran Media dan Jabar Saber Hoaks

57

Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil pada awal masa kerjanya meluncurkan salah satu program andalannya yaitu Jabar Saber Hoax. Suatu isu yang menjadi momok di era digital saat ini yang mana semua orang bebas membuat konten dan bisa disebarkan dalam hitungan detik ke seluruh dunia. Menarik untuk diikuti program kerja yang akan dicanangkan oleh tim Jabar Saber Hoax dan bagaimana peran media dalam tim tersebut. Untuk mengetahui sebuah informasi hoax atau tidak sebenarnya cukup mudah, kita dapat melihat apakah informasi tersebut dikeluarkan oleh media resmi yang terverifikasi Dewan Pers atau sekadar media dengan propaganda tertentu yang tidak jelas keberadaan kantor dan kompetensi redaksinya yang dalam tulisan ini saya sebut sebagai “media abal2”.

Dalam sebuah diskusi di Gedung Sate pada bulan April tahun 2018 bersama Dewan Pers diungkap sebuah data yang menarik tentang media abal2 ini di Jawa Barat. Tercatat jumlah media abal2 di Jawa Barat paling banyak terdapat di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Bandung Barat yang  keberadaan mereka seringkali meresahkan aparat Humas instansi pemerintahan. Praktik pemaksaan program kerja sama antara instansi pemerintahan dengan media abal2 ini  terjadi dengan berbagai skema, seperti berlangganan koran, pemasangan iklan, liputan advetorial dll. Untuk mengatasi hal serupa itu , pihak pemerintahan sering mengambil kebijakan dengan rasa cemas akan sebuah berita yang mencuatkan ketidaksempurnaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Tentu saja hal ini merupakan sebuah kerugian, baik bagi masyarakat yang mengkonsumsi berita dari media abal2 tersebut maupun bagi instansi pemerintahan yang tidak mendapatkan porsi sesuai dalam pemberitaan.

Dalam diskusi tersebut , sebenarnya sudah dapat ditarik suatu kesimpulan yang sederhana, yaitu  verifikasi media oleh Dewan Pers untuk mengabarkan ke masyarakat mengenai sejumlah media yang bisa dipercaya informasinya. Lebih lanjut disarankan agar dibuatkan  aturan main baik dalam bentuk Perda maupun Undang-Undang  yang melarang instansi pemerintahan bermitra dengan media yang tidak terverifikasi Dewan Pers. Sebagai pihak yang langsung melakukan proses verifikasi media,  setelah diskusi tersebut , saya dapat menyimpulkan bahwa proses verifikasi ini mencakup semua aspek pemberitaan secara menyeluruh. Mulai dari kompetensi tim redaksi, kepersertaan jaminan kesehatan, perlindungan hukum, dan banyak hal detail  yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat verifikasi.

Jadi program tim Jabar Saber Hoaks,  menurut saya cukup ringan apabila berkolaborasi dengan Dewan Pers  dalam melakukan verifikasi terhadap perusahaan media di Jawa Barat. Program ini bisa dilakukan dalam 6 hingga 12 bulan, kemudian setelah terdeteksi media-media yang tidak kompeten atau abal-abal, kepada instansi pemerintahan dilarang bekerjasama dengan media yang tidak atau belum terverifikasi.   Semoga Jabar Juara Lahir dan Batin dapat terwujudkan tanpa ada hoaks diantara kita.

(Alit Suwirya, Direktur Bandung TV)