Utang Swasta Melebihi Utang Pemerintah

93

   UTANG luar negeri sektor swasta  melampaui jumlah utang luar negeri pemerintah. Menurut catatan BI sampai Oktober 2018 utang swasta mencapai 182, 197 miliar dolar AS atau setara Rp  2.546 triliun. Sedangkan utang pemerintah sampai bulan yang sama, berada pada angka 175,352  miliar dolar AS atau Rp 2.546 triliun.

   Yang dimaksud swasta itu termasuk juga BUMN. Meskipun utang itu atas nama dan tanggung jawab swasta, pasti menjadi beban moral pemerintah. Keterlambatan membayar cicilan yang jatuh tempo berdampak negatif bagi kepercayaan pemberi utang terhadap pemerintah RI. Kaena itu, pemerintah harus tetap menjaga kepercayaan itu dengan mendorong swasta berutang mau membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan awal antara pemberi dan penerima pinjaman. Kalau perlu, pemerintah memfasilitasi swasta melakukan perjanjian peminjaman dana kepada lembaga lain. Dana itu digunakan untuk membayar utangnya. Benar, gali lubang tutup lubang seperti itu kurang baik bagi perkembangan produktivitas swasta  tersebut.

    Berutang, termasuk dari luar negeri, baik bagi pemerintah maupun swasta, merupakan hal biasa. Namun yang penting peminjam harus jujur, membayar secara tepat waktu dalam jumlah yang sesuai dengan kesepakatan. Peminjam harus benar-benar menjaga masa pembayaran atau jatuh tempo. Kemudian, dana itu benar-benar digunakan sebagai tambahan modal dan penyediaan bahan baku industri serta kepentingan industri lainnya. Penggunaan dana pinjaman bagi pemerintah juga sama. Pinjaman luar negeri diperlukan untuk memenuhi target pembangunan. Jangan sampai pinjaman luar negeri itu habis untuk belanja rutin, misalnya gaji pegawai dan kepentingan birokrasi lainnya.

    Sebelum melakukan pinjaman, pemerintah dan juga swasta terlebih dahulu harus melakukan perencanaan dan perhitungan yang matang. Dari perencanaan itu akan muncul sektor apa saja yang memebutuhan dana. Dari sektor mana saja akan masuk dana. Perhitungan-perhitungan itulah yang harus tepat sehingga utang luar negeri itu dapat dibayar terpat waktu.Salah perhitungan, baik akibat peristiwa nasional mapun situasi global, banyak negara yang justru terbelit utang luar negeri. Negara itu barui daoat bangkit kembali atas bantuan negara lain secara gotong royong.

    Salah satu upaya agar pemerintah dan swasta mampu melunasi utang luar negeri ialah meningkatkan ekspor. Industri hilir harus digenjot agar menghasilkan produksi yang laik ekspor BUMN yang tengah digenjot itu antara lain Krakatau Steel, PT Industri Kereta Api, PT Barata Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia. Seperti dimuat KOMPAS 19/12, diprediksi tahun 2019 secara umum, prospek kinerja emiten akan behasil positif. Sedangkan mayoritas utang luar negeri swasta dari sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, sektor pertambangan. Utang luar negeri sektor-sektor itu mencapai 72,9 persen dari total  utang luar negeri swasta.

    Pemerintah berkewajiban mengawasi aliran utang luar negeri sektor swasta itu. Tanpa pengawasan yang ketat, penggunaan utang luar negeri itu bisa salah sasaran,ujung-ujungnya swasta itu tidak dapat membayar utangnya tepat waktu. Pencegahan penyelewengan atau kebocoran sebaiknya mendapat perhatian khusus KPK dan BPK. Pencegahan akan jauh lebih baik daripada menghukum para koruptor pengemplang dana pinjaman tersebut. Pemerintah juga harus menjaga jangan sampai ada pihak swasta yang secara serampangan membuat utang luar negeri tanpa pengetahuan dan pengawasan pemerintah.***