Kemenperin Belum Miliki Regulasi Formal Aplikasi Revolusi Industri 4.0

134

BISNIS BANDUNG – Dari segi regulasi pemerintah Kementerian Perindustrian belum memiliki regulasi formal tentang revolusi Industri 4.0. Walau Kementerian Perindustrian memiliki empat langkah strategis untuk mengimplementasikannya.

         Menurut pengamat ekonomi dari Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, Ph.D, empat langkah strategi tersebut, antara lain angkatan kerja Indonesia harus meningkatkan keterampilan memahimi teknologi internet dengan lini produksi industri. Kemudian langkah konkrit yang ingin dilakukan oleh pemerintah yaitu menginisiasi pelaksanaan pendidikan vokasi dan link and match antara SMK dan industri. Pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya saing bagi industri kecil dan menengah (IKM), sehingga bisa menembus pasar ekpor melalui program e-smart IKM. Menggunakan teknologi digital, seperti big data, autonomous robots, cyber security, cloud dan augmented reality. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya antara 12 % – 15 %.

 Dikemukakan Yayan, jika  mengevaluasi tujuan dari konsep ini,  merujuk kepada inisiator revolusi industri, yakni pemerintah Jerman yang melaksanakannya dengan membuat key building block sebagai dasar strategi dari pencapaian Revolusi Industri 4.0 yang dinamakan “Plattform Industrie 4.0.

  Menurut Yayan, ada sejumlah asumsi yang harus dipenuhi dalam membangun Revolusi Industri 4.0, seperti ketersedian  internet yang bisa diakses dengan mudah dan murah. Artinya untuk menunjang hal ini infrasruktur internet di Indonesia harus tersedia secara murah dan cepat. Perlu adanya blueprint infrastruktur internet dengan indeks aksesibilitas dan indeks price affordability dari pemerintah yang harus bisa dicapai dalam lingkup provinsi maupun kabupaten kota.

 Sampai saat ini walaupun sudah ada integrase, tapi masyarakat belum diedukasi berapa interne acces ratio untuk seluruh Indonesia. Berapa rumah tangga yang belum memiliki akses walau dari sisi data mudah untuk disediakan. Alat-alat menjadi pintar, artinya ada konsep artificial intelligent (kecerdasan buatan) ketika kita membuat suatu alat.

 Perlu ada riset dan pengembangan untuk mengembangkan kecerdasan buatan pada setiap alat yang kita buat. Menggunakan langkah pintar  untuk membuka dunia baru dalam hal jasa dan fungsi dari suatu industri.

 Setiap startup business diharapkan dapat menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing di pasar, sehingga ketika ada pasar, jasa fungsi bisnis masyarakat akan memperoleh harga murah, mudah dan menciptakan tenaga kerja dengan cepat. Industri 4.0 menghubungkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses industri manufaktur, artinya bahwa seluruh pemangku kepentingan harus ikut serta dalam pembangunan proses bisnis industri dan manufakturnya).

  Setiap masyarakat dan industri harus memberikan transparansi yang optimal agar proses bisnis dapat ter-standarisasi dengan baik. Setiap mesin harus mampu mengatur proses produksi secara autonomous secara fleksible, efisien dan penghematan sumber daya; artinya proses automatisasi harus murah, mudah, dan menghemat sumber daya.

 Adanya transisi antara perusahaan dengan sektor yang diharapkan ,setiap industri harus memiliki tahapan teknologi sebagai blueprint dan bagaimana langkah-langkahdapat dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan tahapan yang diharapkan oleh industri dan kemampuan perusahaan. ”Fungsi pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator dan regulator agar proses ini berjalan baik,” ungkap Yayan , baru-baru ini di Bandung.

     Pada dasarnya Revolusi Industri 4.0 bukan hal baru, tetapi Revolusi Industri 4.0 adalah suatu proses industrialisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi (cloud database and computing, networking, automation devices and internet access and internet based services) secara masif walaupun dari sisi falsafah demokrasi bertentangan, antara information democracy versus information anarchy.

 Yayan Satyakti menyebut, kendala yang dihadapi pelaku usaha/industri/perdagangan dalam mengaplikasikan serta menyongsong program revitalisasi/revolusi industri 4.0 , yakni platform yang tidak jelas dari pemerintah dari hulu hingga hilir.

          Menurut Akademisi Unpad ini, dorongan atau dukungan yang dibutuhkan oleh industri/perbankan/perdagangan untuk menggulirkan revolusi industri 4.0, yakni mpersiapkan infrastruktur teknologi informasi yang mumpuni , dapat diandalkan ketersediaan energi untuk menjamin pelayanan teknologi informasi yang andal, murah, dan mudah bagi industri perbankan maupun perdagangan. (E-018)***