Lebih Dari 50 Negara di Dunia Menggunakan Standar Label Halal

80

BISNIS BANDUNG – Konsultan Pendamping Wirausaha Baru Jawa Barat, Arief Yanto Rukmana, S.T. M.M menyebutkan, ketentuan produk pangan mencantumkan logo halal, selain keharusan yang di tetapkan oleh pemerintah juga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membeli sebuah produk.          

Dikemukakana Arief, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga produk halal menjadi pilihan penduduk yang beragama Islam. Terkait hal itu, pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama meresmikan keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) produk halal di Indonesia. ”Tentu harus dengan fatwa dari MUI, baru kemudian BPJPH bisa mengeluarkan sertifikat halal,” ujar Arief menjelaskan tugas BPJPH. Menurut Arief, Produk Halal harus diketahui komposisi (bahan yang digunakan), fasilitas, alat produksi dan proses produksi sampai sample produk jadi. Pengajuan sampai terbitnya sertifikat halal, selesai dalam waktu 60 hari.

            Institusi yang mengeluarkan rekomendasi produk halal adalah BPJPH MUI dengan Merilis Sertifikat Halal oleh LPPOM MUI BPJPH. Produsen produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, mengacu pada Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal, bisa terkena pidana penjara selama 5 tahun atau denda Rp 2 miliar.

Arief Yanto Rukmana menyebut, Malaysia sebagai  negara yang sudah menerapkan sertifikasi halal. Pada tahun 2018 sebanyak 13 lembaga sertifikasi halal dari 8 negara datang ke Indonesia untuk mempelajari persyaratan produk halal. Mereka berasal dari Australia, USA, China, Italia, Taiwan, Brazil, Japan, dan Switzerland. “Sejauh ini sertifikasi halal yang dikeluarkan MUI telah menjadi acuan dunia. Standar halal MUI telah menjadi standar global. Lebih dari 50 negara menggunakan standar halal MUI,” ujar Arief, baru-baru ini.

            Sementara menurut Ketua Asosiasi Industri Kecil Menengah Agro Kota Bandung, Nia Kurniasih, label halal harus dicantumkan jika sebuah produk sudah memiliki sertifikat halal. “Syarat untuk mendapatkan sertifikat halal bagi pelaku UKM yang sudah punya P-IRT mengajukannya ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota/Kab setempat. Dari dinas tersebut, kita akan mendapat arahan dan penjelasan, ”tutur Nia. Diketahui untuk tingkat dunia terdapat 10 negara pengekspor produk halal terbesar , antara India, Brazil, Austria, USA, Argentina, Selandia Baru, Perancid, Thailand, Filipina, Singapura. Sementara di Asia,  Indonesia menempati urutan ke-4 setelah Malaysia, UEA dan Arab Saudi. Dari fakta ini bisa diterjemahkan sejauh mana efektivitas regulasi label halal di negara-negara tersebut.

Menurut Nia, manfaat mencantumkan/mengantongi label halal untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat serta meningkatkan nilai tambah dan penjualan yang meningkat, karena masyarakat konsumen akan lebih merasa terlindungi. ”Bahkan konsumen non muslim pun saat ini banyak yang lebih merasa aman dan nyaman ketika membeli produk berlabel halal”, pungkas Nia kepada BB.  (E-018)***