Untuk Atasi Sampah Insinerator Akan Ditempatkan di 50 Titik DAS Citarum

92

BISNIS BANDUNG – Menjelang akhir tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempublikasikan rencana yang tidak sejalan dengan semangat mewujudkan lingkungan hidup yang baik, sehat dan berkelanjutan. Pemprov Jawa Barat akan menempatkan insinerator di 50 titik DAS Citarum untuk mengatasi masalah sampah di sungai Citarum. Secara teknis sampah yang ada di sungai Citarum akan diangkut, kemudian dibakar menggunakan insinerator.

            Menurut Direktur Walhi Jabar, Dadan Ramses, insinerator dipergunakan di negara maju yang tidak memiliki lahan untuk tempat mengelola sampah. Namun dalam perkembangannya insinerator malah menyebabkan masalah yang lebih krusial. Di Inggris insinerator berdampak pada penurunan kualitas kesehatan warga, terutama penyakit kulit, hati dan pernapasan. Di Cina beberapa penduduknya mengalami kanker otak. Selain itu insinerator juga menyebabkan menurunnya populasi flora dan fauna di beberapa negara maju dan berkembang. Dampak polutif yang sangat berbahaya akibat pengoperasian insinerator berasal dari dioxin dan furan yang mencemari makanan dan air. “Seperti dialami kandidat Presiden Ukraina Yushchenko pada tahun 2004, dia keracunan dioxin dengan gejala sakit punggung dan kelumpuhan muka di bagian kiri yang tidak bisa disembuhkan,”ungkap Dadan.

            Dari aspek finansial, lanjut Dadan, pengoperasian insinerator membutuhkan biaya tinggi. Khususnya insinerator modern yang sekaligus digunakan untuk menghasilkan listrik. Pengelolaan insinerator harus benar-benar menekan volume racun dioxin dan furan yang berasal dari proses pembakaran. “Biaya tinggi untuk insinerator dipergunakan untuk memantau dan mengkaji volume sebaran dioxin dan furan yang lepas ke udara,” ujar Dadan, baru-baru ini kepada BB menjelaskan biaya tinggi untuk insinerator.

            Dikemukakan Dadan, Pemprov Jawa Barat mengklaim solusi insinerator di 50 titik DAS Citarum hanya untuk sementara. Penggunaan insinerator akan memunculkan anggapan masyarakat bahwa masalah sampah akan selesai dengan cara dibakar di tengah kebiasaannya membuang sampah ke sungai. Hingga kemungkinan insinerator akan digunakan seterusnya untuk “menghalau” sampah.

            Sebab itu WALHI Jawa Barat menilai, rencana Pemprov Jabar mengoperasikan insinerator di 50 titik DAS Citarum sangat tidak tepat. Ditegaskan Walhi, Pemprov Jabar tidak secara utuh melihat dampak buruk jangka panjang dari insinerator yang dibeli dengan biaya besar, tapi hany digunakan sesaat.

Terkait rencana Pemprov Jawa Barat, Walhi memberi pandangan dan catatan khusus, antara lain mengenai, cara pandang Pemprov Jawa Barat dalam mengatasi sampah di Sungai Citarum hanya bertumpu di sektor hilir. Solusi insinerator sangat tidak tepat karena merupakan solusi jangka pendek tanpa berupaya memikirkan penyelesaian di sektor hulu.

Insinerator akan menambah permasalahan semakin buruknya kualitas udara dan lingkungan terutama di lokasi penempatannya. Pemprov Jawa Barat tidak secara utuh melakukan kajian dampak dari pengoperasian insinerator. Sebab itu Walhi mendesak Pemprov Jabar untuk membatalkan rencana pengoperasian insinerator di 50 titik DAS Citarum.

            Sementara rekomendasi yang ditawarkan Walhi adalah edukasi secara masif pengelolaan, hingga pengurangan sampah kepada berbagai elemen masyarakat, badan publik, dan swasta di sektor hulu. Terutama masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai Citarum dan anak-anak sungainya. Pemprov Jawa Barat harus melakukan kajian dampak lingkungan insinerator dan dipublikasikan secara transparan kepada publik. Secara teknis sampah yang terlanjur ada di sungai Citarum dapat diangkut untuk dipilah di area tertentu yang jauh permukiman, dengan berpedoman pada kajian AMDAL.

Citarum harum

Sejak digulirkan Desember 2017, proyek Citarum Harum yang diperkuat Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. ”Pemulihan kerusakan dan pencemaran lingkungan di DAS Citarum karena sudah puluhan tahun DAS Citarum mengalami degradasi lingkungan, diperparah oleh daya dukung dan kualitas lingkungan hidup semakin menurun karena alihfungsi lahan resapan, pencematan limbah pabrik dan domestik semakin besar, papar Direktur Walhi Jabar,”tutur Dadan Ramses.

            Dari kebijakan dan perkembangan di lapangan, Walhi Jabar mencatat hasil evaluasi selama satu tahun, diantaranya, belum adanya roadmap yang utuh dan komprehensif berbasis data mutakhir atas program dan kegiatan yang akan dijalankan selama tujuh tahun ke depan. Transparansi anggaran proyek Citarum yang belum jelas sumber dan besarannya. Program-program yang ada dan sedang dijalankan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkesan top down belum melibatkan secara aktif inisiatif masyarakat/komunitas. Mandegnya penegakan hukum yang dijalankan oleh Kepolisian RI terutama pengusaha industri yang mencemari DAS Citarum. Faktor pembeda antara proyek Citarum sebelumnya dengan proyek Citarum Harum adalah pelibatan TNI di lapangan. (E-018) ***