Teuku: Masuknya Tenaga Ilegal Terintegrasi Dengan Investasi

19

BISNIS BANDUNG — Anggota Delegasi Republik Indonesia untuk Asean Regional Forum (ARF), Teuku Rezasyah, Ph.D mengungkapkan, tenaga migran asal Indonesia berduyun-duyun bekerja ke luar negeri. Selain karena tingginya permintaan untuk pekerjaan rumah tangga di beberapa negara, juga termotivasi mencari rejeki untuk meningkatkan kualitas hidup keluarganya.

 “Saat ini sulit untuk mengetahui jumlah TKI wanita di luar negeri karena negara, seperti Taiwan dan Hongkong tidak membuka datanya karena banyak dari mereka yang bekerja di luar negeri melalui jalur tidak resmi,” ungkap Teuku Rezasyah. Menurut Teuku Rezasyah, sementara fenomena buruh migran asing masuk ke Indonesia karena adanya paket TKA yang terintegrasi dengan keberlangsungan investasi di Indonesia, di samping adanya peluang dari bebas visa sebagai peluang kerja, mereka diam-diam menyalahgunakan visa kunjungan sosial budaya, ditambah belum memadainya jumlah SDM Indonesia yang siap bekerja dengan sistem manajemen dan teknologi dari negara investor, termasuk sulitnya mengoperasikan perangkat kerja yang petunjuk penggunaannya dalam bahasa (bukan bahasa Inggris-red). “Jumlah TKA sulit diketahui dengan pasti, karena ada TKA yang menyalahgunakan visa kunjungan sosial budaya. Hal ini dapat dibuktikan dari tingginya angka penangkapan oleh imigrasi RI,” ucap Teuku Rezasyah, belum lama ini menjelaskan.

        Untuk buruh migran asal Indonesia bekerja di negara tetangga misalnya, karena kedekatan budaya. Buruh migran ke luar negeri juga ditentukan oleh pendidikan mereka yang umumnya berpendidikan SD hingga SMP yang memilih bidang pekerjaan rumah tangga di Malaysia atai Timteng. Sedangkan bagi mereka yang berpendidikan SMA cenderung memilih ke Hongkong atau Taiwan. Mereka yang berpendidikan bidang kebidanan atau perhotelan memilih  bekerja di Jepang di negara maju. Buruh migran Indonesia memilih bekerja di negara yang stabil, makmur dan memiliki aturan kerja yang ketat. Seperti di Jepang, Taiwan, Hongkong, Singapura, dan Malaysia karena standar kerja dan gaji ditentukan oleh pemerintah setempat, termasuk adanya sanksi tegas jika terjadinya pelanggaran kerja.

Dikemukakan Teuku Rezasyah, penghasilan buruh migran kita sebenarnya cukup memadai. Namun terjadi depresiasi ketika mereka mengirim uang ke kampung halaman, karena ada selisih kurs yang ditentukan oleh bank asing. Karena itu, perlu perbanyakan bank milik pemerintah RI di negara yang banyak buruh migran asal Indonesia.” Bank tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan transaksi dan rasa aman bagi para TKI,” ujar Teuku Rezasyah.

        Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran (Unpad) ini menyatakan, sangat sulit menghentikan arus TKI/buruh migran ke luar negeri, sepanjang pemerintah RI belum sepenuhnya mampu menyiapkan lahan kerja padat karya dan lainnya di dalam negeri. (E-018)***