Simulasi Pemilu: Pencoblos yang Benar Hanya 30 %

47

BISNIS BANDUNG– Melihat  simulasi  Pemilu Presiden  dan Legislatif 2019  (Pilpres dan Pileg) yang dilakukan oleh  KPU dan Bawaslu di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat ternyata cukup mengagetkan bahwa yang mencoblos  sesuai ketentuan dalam arti  benar dan sah rata-rata hanya  30 persen.

Demikian temuan  Komisi I DPRD Jabar, sebagaimana dijelaskan  Yusuf Puadz dari Fraksi PPP ini, kepada wartawan, pekan ini seusai melakukan kunjungan kerja dan menyaksikan simulai  pencoblosan Pilpres dan Pileg.

Kekurang pahaman masyarakat yang mengikuti simulasi yang diselenggarakan oleh beberapa KPU kabupaten/kota menandakan  KPU masih sangat kurang dalam melakukan sosialisasi.
“Mumpung masih ada waktu, Komisi I DPRD Jabar meminta pihak penyelenggara pemilu  untuk terus meningkatkan kegiatan sosialiasi dan simulasi tata cara pencoblosan yang benar dan sah,” kata Yusuf Puadz.

 Ia menyebutkan  untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pihak KPU Jabar dan Kabupaten/kota selain mendapatkan anggaran dari pusat juga dibantu dari APBD Jabar dan Kab/kota. Namun, fakta dilapangan ternyata Komisi I menemukan masih cukup banyak masyarakat yang tidak tahu tanggal pencoblosan  pada17 April, termasuk   tata cara mencoblosan  yang benar dan  dinyatakan sah.
Minimnya  pemahaman  masyarakat kapan waktu dan tata cara pencoblosan tentunya tidak terlepas dari peran  KPU dan Bawaslu dalam melakukan sosialisasi. Padahal,  sangat diharapkan  angka partisipasi  masyarakat pada Pemilu 2019 lebih baik dan meningkat dari Pemilu  sebelumnya.
Berdasarkan hasil survey dari beberapa lembaga survey, baik tingkat nasional maupun di Provinsi Jabar, masih  ada sebesar 16-18 persen sampai saat ini masyarakat belum menentukan pilihan  untuk Pilpres dan Pileg.

Angka 16-18% tersebut, didapatkan dari kalangan pemilih pemula/ milenial.  Faktor lain yang  perlu diperhatikan yaitu alat praga yang kurang dari dari KPU.  Misalnya di  Kab Sukabumi yang terdiri atas 36 kecamatan, sedangan alat praga yang diberikan  oleh KPU  cuma 25 paket, sehingga tidak semua kecapatan  memperoleh  alat praga.(B-002)***