H. Iwan Kusmawan SH Saatnya Buruh Menjadi Subyek, Bukan Sekedar Obyek

56

H.Iwan Kusmawan, SH., lahir di Garut 15 Oktober 1966, adalah anak dari pasangan H. Aim Kariman dan Hj. Juariah. Ia kini menjabat sebagai Ketua Hubungan Internasional dan Jaringan Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN). Selain itu, Iwan juga menjabat sebagai Ketua Industri All Council serta Direktur Eksekutif Jaringan Informasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional DPD SPN Jawa Barat dan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN).

 Suami dari Hj. Nurhayati, SPd. ini, dalam kiprahnya sebagai aktivis ketenagakerjaan, banyak menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi buruh, mulai dari tingkat lokal, regional, nasional hingga internasional, yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh, kemerdekaan berorganisasi/berserikat, polemik Tenaga Kerja Asing (TKA) dan partisipasi politik buruh.

Menurut Iwan, berkaitan dengan tenaga kerja asing (TKA), pemerintah tingkat provinsi, kabupaten/kota harus mematuhi dan mengawasi apa yang menjadi komitmen bersama,  berkaitan dengan Komitmen Hubungan Industrial. Artinya, siapapun investor yang datang ke Indonesia, harus tunduk dan patuh/taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni terkait dengan undang undang ketenagakerjaan. Juga memberi kesempatan yang sama sesuai bidang keahlian, antara Tenaga Kerja Indonesia dengan Tenaga Kerja Asing.

Ada penetapan kuota antara TKI dengan TKA. Tenaga kerja lokal harus lebih banyak dari tenaga kerja asing. Menurut ayah dari Nandita Bella Agustin ini, keberadaan tenaga kerja asing harus tervalidasi. TKA harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni hadir karena “skill” bukan “unskill”. Tenaga kerja asing harus mempunyai kelebihan dibandingkan tenaga kerja Indonesia.

“Ironisnya, kondisi yang ada saat ini justru berbanding terbalik. Secara obyektif, di Indonesia saat ini banyak tenaga kerja asing yang datang namun tidak memiliki keterampilan khusus, dan dipekerjakan di beragam industri maupun sektor lapangan kerja lainnya,” ujar Iwan menegaskan.

Terkait partisipasi politik buruh, Iwan Kusmawan mengungkapkan bahwa, Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Pemilu serentak 2019 mendeklarasikan tagline “Dukung Pemilu Damai”.  Menurut penganut moto hidup ‘Ingin Bermanfaat Bagi Orang lain’ ini, maraknya anggota/pengurus SPN yang berpolitik praktis, mencalonkan diri di ajang pemilihan legislatif merupakan suatu hal yang wajar. Untuk dukungan politik, SPN sebagai organisasi menyerahkan kepada anggota yang sangat beragam, dan anggota SPN tidak mustahil akan menjadi pengurus partai maupun relawan partai.

SPN sebagai organisasi akan selalu menjaga keutuhan organisasi,  dan tidak akan memberikan dukungan secara kelembagaan, tapi dukungan diserahkan kepada personil anggota SPN itu sendiri. Jika terpilih, orang ini diharapkan mampu menyerap dan memperjuangkan serta mengadvokasi kebutuhan maupun aspirasi buruh. Jangan sampai, bila ia sudah terpilih, justru melupakan janjinya saat berkampanye.

Regulasi tersebut harus menjadi satu kesatuan pemahaman untuk mensejahterakan buruh. Selain itu, anggota SPN yang terpillih jadi anggota legislatif, juga harus mampu membuat peraturan perburuhan yang selama ini belum diatur dalam undang-undang. Saat ini banyak ketimpangan, penyelewengan dan pelanggaran seringkali diabaikan. Iwan juga mengatakan bahwa, pengawasan sering diselewengkan, karena banyak modus penyelewengan undang-undang yang dilindungi oleh oknum.

Tahun 2019 merupakan tahun politik, tahun ajang pemilihan calon DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi/kabupaten/kota. Juga merupakan momentum bagi buruh, serikat pekerja, aktivis pegiat ketenagakerjaan untuk tampil manggung agar bisa menjadi lokomotif kesejahteran buruh. Menurut Iwan, mengenai kontrak politik, akan dikembalikan kepada individu, bukan kepada organisiasi, karena SPN bukanlah milik sebuah partai, tapi SPN merupakan milik anggota. Setiap anggota SPN memiliki hak yang sama untuk mengusung dan diusung. Potensi buruh jika dikonsolidasikan secara nasional, terutama untuk ruang lingkup wilayah Jawa Barat, maka potensinya bisa mencapai kisaran 60%-70%. Partisipasi politik kaum buruh juga cenderung meningkat.

”Namun sayangnya, saat ini kaum buruh sebagian besar baru sebatas menjadi pendukung, belum banyak yang tampil menjadi pelaku utama perpolitikan,” pungkas Iwan kepada BB di Bandung.     (E-018)***