Margaretha: Melindungi Proyek Meminggirkan Partisipasi Publik

18

BISNIS BANDUNG – Gerakan Bersihkan Indonesia menyebut sedikitnya terdapat lima pekerjaan rumah utama terkait korupsi, hukum dan HAM yang harus diselesaikan oleh pasangan capres dan wapres terpilih masa bakti 2019-2024.

Dikemukakan Juru Bicara Bersihkan Indonesia, Margaretha Quina, sejauh ini belum terlihat capres yang mendorong akses partisipasi dan peran publik atau masyarakat dalam pengambilan keputusan, misalnya yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Banyaknya gugatan terhadap produk hukum yang dikeluarkan pemerintah merupakan indikasi buruk, bahkan terkesan meminggirkan partisipasi publik dan melindungi proyek,” tutur Quina yang juga peneliti Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) kepada BB, Senin di Bandung.

          Karena itu, menurut Quina yang perlu direalisasikan dalam aspek hukum, Capres terpilih harus berkomitmen menjalankan aturan transparansi dan partisipasi publik yang telah ada.

          Di tempat terpisah Direktur Walhi Jabar, Dadan Ramdan menyebut, berbagai kasus peminggiran warga dalam berbagai proyek strategis nasional menunjukan aspek HAM dan partisipasi warga masih diabaikan. Berdasar catatan Walhi sepanjang tahun 2018, di 13 provinsi tercatat 163 pejuang lingkungan dikriminalisasi. Untuk di wilayah Jawa Barat sendiri, selama tahun 2018 terdapat 32 orang warga, petani, pejuang lingkungan yang mengalami kriminalisasi. Namun, ironisnya kenyataan itu bertolak belakang apabila kejahatan dilakukan oleh pihak korporasi dan individu (orang kuat), mereka seakan sulit terjerat hukum. Dalam hal ini, ujar Dadan, negara belum memiliki ketegasan dan komitmen untuk menghentikan praktik kriminalisasi oleh aparat negara terhadap rakyat, petani, pejuang lingkungan.

          Sementara, Hendrik Siregar, Peneliti Auriga Nusantara mengungkapkan, terkait masalah energi, khususnya batu bara, berdasar laporan Coalruption menyebut banyak elite politik terlibat dalam bisnis batu bara. Hendri mensinyalir bisnis batu bara menjadi sumber pendanaan kegiatan politik. Bukan mustahil, aliran dana dari pengusaha batu bara yang ”aslinya” hanya berpihak pada keuntungan bisnis dalam perhelatan demokrasi akan menyandera pemenang pemilu.” Kelemahan yang ada saat ini adalah kehadiran -politically-exposed persons (PEPs) dalam kepemilikan dan kepemimpinan perusahaan batu bara,” ungkap Hendri seraya menambahkan, capres terpilih harus mampu memperkuat langkah hukum untuk mencegah konflik kepentingan di antara PEPs, termasuk menciptakan perlindungan yang lebih kuat dari risiko kolusi dan campur tangan politik orang yang seringkali berpindah jabatan antara sektor publik dan swasta.

          Kepala Kampanye JATAM Melky Nahar menambahkan, tantangan terbesar bagi pemerintah adalah menjalankan agenda penegakan hukum yang tegas dan transparan, terutama bagi korporasi tambang yang meninggalkan lubang-lubang beracun, tanpa rehabilitasi. “Mengingat sebagian pemilik perusahaan tambang adalah elit politik yang sedang  mempertahankan kekuasaan,” ungkap Melky menegaskan.

  (E-018)***