Perda RPJMD Disahkan Tanpa Perubahan RTRW

17

BISNIS BANDUNG- Tanpa menunggu disahkan Raperda Perubahan RTRW terlebih dahulu,  DPRD Jawa Barat akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pengesahan Perda RPJMD ini berdasarkan peraturan bahwa Perda RPJMD harus sudah disahkan paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik,  dalam hal ini  Gubernur dan Waki Gubernur Jabnar yang baru.

Pengesahkan Perda RPJMD Jabar itu, menurut anggota Fraksi PPP DPRD Jabar, H.Pepep Saeful Hidayat, S.Ikom, patut diapresiasi terhadap kinerja Pansus VIII DPRD Jabar, mengingat di tengah kesibukan anggota dewan dalam menghadapi Pileg dan Pilpres tetap konsisten menjalan tugasnya menyelesaikan penyusunan Raperda RPJMD.

“Dengan  disahkan Perda RPJMD diharapkan  gubernur besarta jajarannya dapat merancang dan menjalankan semua program kerja selama lima (5) tahun kepemimpinan Ridwan kamil-Uu R Ulum untuk merealisasikan janji-janji politik saat berkampanye menuju Jabar Juara Lahir dan Bathin,” katanya.

Perda RPJMD ini masih menggunakan Perda RTRW yang lama karena penyusunan Raperda Perubahan RTRW belum selesai.  Dan Perda RTRW yang ada dinilai subtansinya masih  relevan digunakan.

Selain itu sebelum pembahasan Raperda RPJMD, Pansus VIII lebih dahulu berkonsultasi dengan Kemendagri. Dan  pihak Kemendagri membolehkan  Raperda RPJMD disahkan jadi Perda.

Pepep juga mengatakan, Perda RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi-misi janji gubernur saat kempanye. Dalam Perda RPJMD 2018-2024, seluruh visi-misi Gubernur terakomodir bertujuan untuk meningkatkan IPM dan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RPJMD  sudah disesuaikan dengan eksisting global  saat ini dan juga merupakan hasil kerjasama serta perhitungan dengan kabupaten/kota dengan melibatkan partisipatif masyarakat untuk pertumbuhan kabupaten/kota se Jabar.

Meningkatnya pendapatan daerah baik dari PAD, DAK dan DAU serta bagi hasil daerah tentunya diperhitungkan berdasarkan prilaku pendapatan 5 tahun terakhir dan 5 tahun kedepan, sehingga target-target yang dicantumkan dalam RPJMD harus rasional.

Ia mengatakan,  selaku kader PPP  yaitu salah satu Parpol pengusung Ridwan Kamil- Uu R Ulum, tentunya akan mengawal terus jalannya pemerintahan. Namun,  tetap kritis apabila ditemukan adanya program yang tidak berpihak kepada kesejahteraan masayrakat.(B-002)***