Perda Tentang KBU Mandul Bencana Terus Mengancam

25

BISNIS BANDUNG-Petaka bencana banjir di Bandung dan sekitarnya  akhir akhir ini hingga membawa korban jiwa,  akibat lemahnya penegakkan hukum  atas  peraturan daerah yang mengatur peruntukkan penataan wilayah Kawasan Bandung Utara (Perda KBU).

Menurut  Wakil Ketua Pansus VII (Pansus RTRW) DPRD Jawa Barat Drs. H. Dady Rohanadi  dalam percakapan dengan wartawan, Selasa (13/2), peristiwa tersebut sangat berkaitan dengan mandulnya  law enforcement, sedangkan  banjir cileuncang  cuma salah satu aspek, begitupun  banjir di tempat lainnya.

“Bagaimana kita mau menegakkan besaran koefisien bangunan di KBU. Perda sudah jelas menyebutkan 750 m dpl (di atas permukaan laut) koefisienya  80:20,   80 % RTH (ruang Terbuka Hijau): 20 % bangunan,  koefisien bangunannya cuma ditoleransi 20%,” tutur Dady.

Di atas seribu permukaan laut seharusnya sudah tidak ada bangunan lagi. Itu paling ideal kalau  mau  terwujud  konservasi yang sebenarnya. Tapi pada kenyataannya, masih banyak bangunan termasuk  yang dilakukan  pemerintah di KBU.

“Itu menyedihkan,  seharusnya memberikan  contoh.  Ini yang menurut saya harus dikoreksi, dan kalau mau law enforcement.  Sudahilah, perhari  tidak ada lagi bangunan baru,” tegasnya.

Ia menandaskan seharusnya begitu perda ditandatangani, semestinya  stop tidak ada lagi bangunan.  Hentikan  perijinan baru, yang sudah biasanya berkaitan dengan investor yang selalu  harus  dipertimbangkan .

“Itu idealnya, jika  Perda KBU mau berjalan efektif, “ tegas Dady.

Ia juga mengamati  lahan sayur di Bandung Selatan yang ada di bawah situ Cisanti. Di sana  sebelah kanannya  mengkhawatirkan, kalau hujan intensitasnya tinggi, maka lahan sayur itu seperti bukit gundul.

 

 

Pemutihan

Terkait dengan Pansus VII yang  tengah membahas penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jawa Barat, H. Daddy Rohanady menyatakan Perda RTRW yang tengah disusun  jangan sampai jadi aspek legal pemutihan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bermasalah.

Hal ini terkait dengan peruntukkan lahan kabupaten kota  yang tengah dievaluasi Bappeda, sesuai dengan prosentase peruntukkannya di kabupaten kota yang ternyata tidak sesuai foto di lapangan.

 “Karena itu saya sampaikan,  Perda RTRW ini jangan sampai dijadikan aspek legal pemutihan, sebab jika itu dilakukan bahaya sekali buat kita, ” ungkap  Dady seraya menambahkan jika RTH  di kabupaten/kota dipatok 30 persen atau 40 persen tidak  bisa ketemu, jadi jangan sampai Rerda RTRW ini jadi pemutihan.

“Sebut saja suatu lahan yang seharusnya RTH dengan presentase yang ditentukan di masing masing kabupaten/kota tetapi ternyata setelah diinventarisasi  yang awalnya RTH sekarang sudah jadi perumahan, sudah menjadi bangunan itu kan gak boleh,” tegasnya.

Kalau perdanya disepakati seperti itu, berarti jadi pemutihan dan melegalkannya. Itu yang gak boleh terjadi, dan  kalau mau seperti itu harus ada lokasi pengganti yang jelas.

Kabupaten Kuningan dan Garut merupakan  contoh dengan  RTH terbesar di Jawa Barat.  Mereka mempertahankan RTH di Garut 81 persen, sekarang ditekan setelah RTRW ini menjadi 51 persen. Itu artinya mau mengeksploitasi. Begitu pula  Kuningan 41,6 persen. Dan Provinsi  Jabar sendiri sesungguhnya hanya 38 persenan.(B-002)***