Indek Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Barat Masih Bernilai 50

107

BISNI BANDUNG – Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Jawa Barat melansir, laju kerusakan dan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jawa Barat semakin meningkat dan tidak menunjukkan adanya penurunan. Pencemaran air dan udara di wilayah kawasan industri dan perkotaan pun telah berada pada ambang yang tidak hanya membahayakan bagi kesehatan penduduk namun juga telah mengancam kemampuan pulih dan keberlanjutan layanan ekosistem Daerah Aliran Sungai. 

        Direktur Walhi Jabar, Dadan Ramses mengutarakan, paradigma pembangunan lebih kuat mengedepankan kepentingan ekonomi politik dan investor untuk mengejar keuntungan ekonomi ketimbang ekologi. Sehingga, memperparah dan memperpanjang rantai kerusakan lingkungan hidup yang berakumulasi memicu terjadinya bencana; banjir, longsor, kekeringan, pencemaran sungai dan udara. Selain lingkungan, paradigma pembangunan seperti ini mengakibat semakin banyaknya ruang hidup rakyat yang terampas dan pelanggaran HAM, tegasnya kepada Bisnis Bandung (BB), 26/12/18, di Bandung.

        Walhi Jabar menilai selama tahun 2018, status lingkungan hidup di Jawa Barat tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Barat masih bernilai 50 dari rentang nilai indeks 0-100, pada status sangat kurang baik merujuk pada laporan KLHK RI. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat berada diperingkat 32 dari 34 Provinsi se Indonesia. Indeks tutupan hutan masih di bawah 40, indeks kualitas air dibawah 30 dan indek kualitas udara dibawah 70.

“Indikatornya, status lingkungan hidup Jawa Barat yang menujukkan bahwa kualitas layanan alam Daerah Aliran Sungai masih sangat buruk. Percepatan pemulihan kerusakan dan pencemaran DAS belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta perusahan-perusahaan yang ada di wilayah Jawa Barat “Evaluasi Walhi Jawa Barat terhadap RPJMD 2013-2018 sebagai berikut: (1). Target pencapaian sebagai Green Province tidak tercapai, pencapaian luasan kawasan lindung hanya 38% dari total wilayah Jawa Barat, masih jauh dari target 45% dari total wilayah Jawa Barat. (2). Kebijakan dan program Control Pollution Manajement (CPM)/Manajemen Kontrol Polusi/Pencemaran air, tanah dan udara (limbah industri, domestik) tidak berjalan efektif dan maksimal. (3). Semakin meningkatnya laju alih fungsi hutan dan lahan sawah produktif oleh berbagai aktivitas pembangunan infrastruktur skala besar, dan Gagalnya mempertahan kawasan lindung provinsi dari praktik pertambangan.

        Salah satu dampaknya yakni maraknya bencana lingkungan hidup disejumlah wilayah di Jawa Barat. Walhi mencatat, selama tahun 2018, warga dan wilayah Jawa Barat tidak pernah terbebas dari bencana lingkungan hidup seperti longsor, banjir, gerakan tanah, angina putting beliung, kebakaran hutan dan lahan. Di sisi lain, wilayah Jawa Barat menyimpan potensi bencana alam vulkanik dan tektonik.

Berdasarkan catatan Walhi Jawa Barat, selama tahun 2018, korban meninggal akibat bencana alam dan lingkungan di Jawa Barat mencapai 32 orang. Jumlah kejadian bencana alam dan lingkungan hidup selama tahun 2018 sekitar 823 kejadian yang meliputi longsor (207), banjir (222), angin puting beliung (69), pergerakan tanah (25), kebarakan hutan dan lahan (3), kebakaran hunian (129), Banjir bandang selama tahun 2018 sudah terjadi sebanyak 8 kali di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Kuningan, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Sukabumi, pungkasnya kepada BB.  (Dadan Firmansyah — E-018)****