Walhi: PLTU Menjadi Pembunuh Senyap Harus Bertanggungjawab Atas Kematian 6.500 Jiwa

28

BISNIS BANDUNG — Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan menyebut, PLTU batu bara kini menjadi pembunuh senyap dan harus bertanggungjawab atas kematian dini 6.500 jiwa per-tahun.

Terkait dengan Pilpres 2019 Gerakan BersihkanIndonesia menilai visi-misi dua Capres di bidang energi dan lingkungan, belum mampu mengobati luka masyarakat terdampak di daerah tambang, pertanian dan nelayan.

Tagar BersihkanIndonesia yang merupakan gabungan 37 lembaga non-partisan termasuk WALHI Jawa Barat, menilai kedua pasangan capres masih mengandalkan energi kotor batu bara untuk pemenuhan energi nasional. “Kami sudah pelajari visi-misi keduanya. Sayangnya, Capres Jokowi maupun Prabowo masih mengandalkan batu bara untuk energi nasional dan tidak ada satupun yang bicara tentang dampak-dampak masif mengerikan yang tengah dihadapi para petani, nelayan di pesisir dan warga di desa-desa di daerah tambang,” ungkap Direktur Eksekutif  Walhi Jawa Barat  Dadan Ramdan.

Visi misi Capres Jokowi dan Prabowo mengabaikan fakta mengerikan dampak tambang batu bara. Di hulu, lubang-lubang bekas tambang menjadi penyebab kematian anak-anak bangsa. Penegakan hukum lumpuh di hadapan penguasa tambang yang berafiliasi dengan elit penguasa.

Diungkapkan Dadan, lubang-lubang beracun dibiarkan tanpa diperbaiki. Contohnya di Kaltim, sedikitnya 32 orang anak meninggal hanya karena hukum tidak tegak pada bisnis kotor batu bara ini ”Kita tidak pernah mendengar, baik Capres Jokowi maupun Capres Prabowo bicara soal bencana mengerikan di halaman rumah anak-anak bangsa ini,” ucap Dadan Ramdan menegaskan.

Di hilir, bisnis kotor batu bara telah mendorong kemiskinan masyarakat ke level yang mengkhawatirkan. Di samping itu puluhan ribu nelayan dan petani, terutama di wilayah pesisir utara Jawa Barat semakin berkurang pendapatannya karena laut dan daerah pesisir tempat mereka mencari ikan dan bertani rusak oleh operasional PLTU. Dikemukakan Dadan Ramdan Capres Jokowi maupun dan Capres Prabowo seharusnya memberi harapan bahwa Indonesia akan meninggalkan batu bara dan mulai bicara bagaimana peralihan pemanfaatan energi bersih terbarukan menjadi sumber utama energi Indonesia.

Karena fakta lain, PLTU batu bara kini menjadi pembunuh senyap dan harus bertanggungjawab atas kematian dini 6.500 jiwa per tahun.

Sementara itu laporan terbaru #coalruption menyebutkan, adanya hubungan kental antara bisnis tambang batu bara dengan pendanaan politik di tingkat daerah dan nasional terutama dalam pendanaan Pilpres. Jika kedua Capres tidak ingin dihubungkan dengan bisnis kotor ini, mereka harus bicara tentang peralihan dari pemanfaatan batu bara ke energi terbarukan sebagai tumpuan energi nasional.

“Tren global adalah mengganti batu bara dengan energi terbarukan. Indonesia dengan kekayaan energi surya dan sumber energi terbarukan lain bisa membawa bangsa ini lebih baik dan menjadi pemimpin global. Pertanyaannya adalah, apakah Capres Jokowi dan Capres Prabowo akan membawa bangsa ini ke energi bersih dan ikut tren global atau masih ingin berkubang pada energi kotor. Mereka harus jawab ini,” ujar Dadan Ramdan, Rabu di Bandung.

Sementara Kadiv Pengorganisasian dan Kampanye WALHI Jawa Barat, Wahyudin mengemukakan, buruh tani di Desa Mekarsari Indramayu dan buruh tambak garam di Desa Kanci Cirebon kehidupannya merana karena alih fungsi lahan sawah produktif dan tambak garam menjadi PLTU. Termasuk nelayan yang kehilangan wilayah tangkapannya. ”Tidak ada perlindungan atas mereka yang berjuang untuk lingkungan dan masa depannya. Warga dengan tegas menolak intimidasi dan dikriminalisasi.” kata Wahyudin menjelaskan.

Sedangkan Dwi Retnastuti, Deputi Direktur WALHI Jawa Barat menyebut, sejumlah daerah terdampak PLTU batu bara mulai menggugat kebijakan energi nasional. Di antara masyarakat yang menggugat, antara lain mereka yang tinggal di sekitar PLTU Batang, PLTU Cirebon, PLTU Celukan Bawang (Bali), PLTU Indramayu, PLTU Pelabuhan Ratu, bahwa PLTU telah mendorong kehidupan mereka ke jurang kemiskinan. “Ini adalah pelajaran penting bahwa teori meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proyek-proyek pembangunan PLTU batu bara hanya ilusi. Kebijakan energi nasional seharusnya sejalan dengan ketahanan pangan, bukan justru membunuhnya. Capres terpilih harus mampu mengakhiri ilusi ini,” ujar Dwi Retnastuti.  (E-018)***