Pro Kontra Pemindahan Kantor Pemprov ke Tegalluar

86

BISNIS BANDUNGWacana pemindahan kantor pusat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan berbagai kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jabar dari Kota Bandung ke Tegalluar di Kabupaten Bandung tidak  perlu direalisasikan. Sebab pelayanan publik saat ini  dinilai masih baik  dan roda pemerintahan juga masih berjalan dengan baik walau semua kantor OPD Jabar tersebar di Bandung Raya.

“Akan lebih baik bila Pemprov Jabar lebih fokus kepada kesejahteraan masyarakat. Saya harap pemerintah lebih memikirkan hal lain yang benar-benar berkaitan dengan urusan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Daddy  Rohanady di Bandung, Senin (25/2/2019).

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan pihaknya telah membahas terkait rencana pemindahan pusat pemerintah tersebut. Pemindahan ini bertujuan agar kinerja pemerintah lebih efektif dan kian tertata.

“Itu sudah dibahas karena di sini kan macet. Kemudian kan (kantor) pemerintah di sini acak-acakan (terpisah),” ujarnya.

Uu merasa saat ini cukup menyita waktu ketika hendak melakukan aktivitasnya sebagai wakil gubernur. Mengingat lokasi kantor dinas yang menyebar. Karena itu,  salah satu solusinya yaitu memindahkan kantor pemerintahan ke Tegalluar.

Uu berharap pemindahan kantor pemerintahan tersebut bisa berlangsung dalam masa kepemimpinannya dalam lima tahun ini.

Tak menjamin

Daddy mengatakan pemindahan pusat pemerintahan pun tak akan menjamin peningkatan kinerja kedinasan dan tidak menjamin terbebas dari masalah kemacetan. Namun, tetap akan menimbulkan masalah yang sama, mengingat Tegalluar akan dijadikan Transit Oriented Development (TOD) PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

“Kan nanti ada pintu exit trans tol ke Tegalluar, nah di situ nanti tidak akan akan sepi lagi. Sekarang saja terlihat lancar nanti pasti ramai dan akan memacetkan arus juga,” kata dia.

Daddy mengatakan posisi kantor OPD Jabar yang saat ini tersebar pun bukan satu alasan hingga harus dipusatkan pada sebuah kawasan. Pasalnya, dengan kemajuan teknologi lewat sistem virtual, koordinasi antar OPD bersama Gubernur dan Setda bisa dilakukan.

“Pemprov Jabar kan sudah melakukan Musrenbang virtual, artinya sama saja kan dengan kepala dinas yang tidak harus selalu datang. Jangankan kepala dinas, RW saja untuk koordinasi diberi handphone,” katanya.

Daddy mengatakan kantor OPD Provinsi Jawa Barat seluruhnya masih terlihat layak pakai untuk digunakan menjalankan roda pemerintahan. Bahkan , beberapa bangunan yang dijadikan kantor OPD Provinsi Jawa Barat memiliki nilai sejarah yang bagus.

“Misalnya kantor Dinas Pariwisata itu kan bangunan Heritage berada di Jalan RE Martadinata. Apalagi kantor Dinas Bina Marga dan Tata Ruang yang berada di Jalan Asia Afrika dan menjadi titik nol Kilometer Bandung,” kata Daddy.

Lebih lanjut, menurut dia, pemindahan pusat pemerintahan baru bukan proyek pembangunan yang mudah dilakukan. Sebab, nantinya akan berkaitan dengan lahan bahkan bisa saja menimbulkan berbagai masalah yang bersentuhan dengan masyarakat.

Daddy juga menjelaskan bahwa wacana pemidahan pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat ke Tegalluar tidak tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018. Bahkan sampai saat ini belum ada Pansus untuk membahas terkait hal tersebut.

Isu soal pemindahan pusat pemerintah bukan wacana baru. Sebelumnya pun pernah ada wacana akan dipindahkan ke kawasan Walini Kabupaten Bandung Barat. Lalu ada pula rencana beralih ke lahan sekitar 3.480 hektare di kawasan Aero City Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati Majalengka.(B-002)***