Ombudsman : Kembalikan Uang Subsidi; MBR Penerima Manfaat KPR Salahi Aturan

50

BISNIS BANDUNG — Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto, S.H mengatakan, ketersediaan perumahan KPR  bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)  terealisasi sebanyak 3.451.250 unit, pada tahun 2019  masih  kekurangan sekira 548.750 unit  dari target  5 juta rumah.

Konsekuensi dari ketidakjujuran penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menurut Haneda, harus mengembalikan subsidi yang telah diterima oleh pemohon FLPP yang potensi laporannya sangat rendah, kecuali  pemohon FLPP yang merasa dirugikan. Dari sisi  ekonomi pihak yang diuntungkan dengan program KPR jika berjalan efektif sesuai dengan prosedur yang berlaku dan peruntukannya  adalah masyarakat yang belum memiliki rumah. Meski penerima manfaat FLPP  berpenghasilan rendah atau paling besar Rp 4-6 Juta, tetapi (berdasarkan data BPS Tahun 2016) kepemilikan rumah melalui KPR tidak lebih banyak dari  yang membangun sendiri. “ Fenomena tersebut menunjukan bahwa persentase pembelian rumah melalui KPR  masih rendah meski mereka  memenuhi persyaratan FLPP,” Haneda, Rabu di Bandung.

Apakah tepat sasaran atau tidak program KPR tersebut, pihak Ombudsman belum mengukur dan mengevaluasinya. Namun demikian,  masyarakat dapat berperan aktif jika melihat indikasi adan subsidi yang tidak tepat sasaran dengan melaporkan kepada stakeholders terkait, yakni  Kementerian PUPR / Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) selaku unit organisasi pada Kementerian PUPR  bidang pembiayaan perumahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sejalan dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 10 Permen PUPR No. 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Dikatakan Haneda Sri Lastoto, variasi besaran suku bunga tiap perbankan terkait KPR,  perlu dicermati sesuai dengan indikator perekonomian yang sangat dinamis. Jika KPR bersubsidi tidak tepat sasaran, dampak dan nilai manfaat dari program KPR bersubsidi  tidak akan terasa oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kemudian, backlog kepemilikan rumah juga tidak akan tercapai oleh pemerintah mengingat sasaran manfaat yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukan pada sesuai cita-cita awal dibuatnya program tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaktepatan sasaran program, diungkap Haneda ,  bisa jadi karena lemahnya pengawasan. Oleh karenanya, masyarakat  diharapkan bisa menyampaikan dugaan penyimpangan kepada stakeholders sebagai bentuk pengaduan internal agar mendapat respon dan dapat dibuat sistem deteksi dini dan pencegahan agar permasalahan yang sama tidak terulang.

Target yang dicapai tentunya harus sesuai dengan cita – cita awal program tersebut dibuat. Tidak bisa dibenarkan apabila target tercapai akan tetapi peruntukannya tidak sesuai dengan tujuan program tersebut. Sehingga apapun alasannya, KPR bersubsidi hanya boleh diberikan kepada mereka yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah sebagai otoritas pelaksana program perlu  memberikan tindakan pencabutan subsidi apabila ditemukan penerima manfaat menyalahi aturan perjanjian atau surat pernyataan yang dibuat adalah palsu  tidak sesuai dengan kenyataan si penerima bantuan. “Yang harus dibenahi oleh pemangku kebijakan agar KPR bersubsidi tepat sasaran adalah penguatan pengawasan dan pemberian sanksi oleh stakeholders jika terbukti peruntukan perumahan tidak diberikan kepada mereka yang berhak sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Haneda menjelaskan. (E-018)***