Sektor Pertanian Posisinya Lemah; Impor Jadi Jalan Pintas Penguras Devisa

56

BISNIS BANDUNG — Walau kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan meningkat ,  tetapi bila dikaitkan dengan kebutuhan dalam negeri masih kekurangan . Kebijakan impor  dipandang menjadi  jalan pintas pemenuhan yang gampang dilakukan meski menguras devisa.

Dikemukakan Guru Besar Emiritus Universitas Padjadjaran, Prof.Ir.Maman Haeruman K.,MSc. Phd  , pertanian di Indonesia  masih berbasis lahan (land based agriculture). Dengan jumlah penduduk yang semakin besar, berbagai kebutuhan   tertumpu pada lahan. Seperti kebutuhan lahan untuk pemukiman,  infrastruktur, belum termasuk proyek besar seperti pembangunan bandara dan pelabuhan laut , antara lain di Jawa Barat yang berujung pada konversi lahan pertanian .

Perkembangan perkotaan di Pulau Jawa yang dihuni sekitar 70 %  dari total 250 juta penduduk Indonesia  dengan berbagai fasilitas yang dibangunnya berujung pada pengalih-fungsian lahan pertanian. Pulau Jawa yang dikenal sebagai pulau padi (Jawa dwipa)  dengan pesatnya perkembangan perkotaan di pulau Jawa telah mengalih-fungsikan lahan pertanian, sementara lahan pertanian masih jadi tumpuan hidup para petani . ”Berakibat pada pergeseran dan perambahan lahan marjinal maupun lahan perkebunan dan kehutanan oleh para petani,” tutur Maman seraya menyebutkan ,  banyak lahan yang sebenarnya secara fisik (kontur) lahan tidak layak, diolah oleh para petani sebatas untuk mempertahanakan hidupnya . Hal-hal semacam ini, menurut Maman  yang berakibat pada kondisi lingkungan yang rusak dan kehidupan petani yang semakin memprihatinkan. Maman mencontohkan , perambahan kebun teh di Cikajang Garut oleh para petani setempat berakibat terjadinya bencana banjir besar melanda wilayah Kabupaten Garut. Sama halnya banjir  Sungai Citarum karena perbukitan di sekitar hulu sungai yang semula kebun kina dan lahan kehutanan menjadi  gundul karena alih fungsi menjadi kebun sayuran.  Pertanian  tidak bisa diseragamkan di seluruh wilayah , sebab ekosistem terkait lahan di setiap daerah berbeda, sehingga komoditas unggulannya pun berbeda pula (local specific). Penyeragaman akan menimbulkan semacam pemaksaan yang tidak menguntungkan bagi petani. ” Dengan demikian kebijakan dan program bidang pertanian dalam bentuk penyeragaman tidak tepat,” ujar Maman.  Kabupaten/kota harus didorong dan diberi kesempatan untuk mengembangkan komoditas-komoditas unggulannya sesuai dengan basis ekosistemnya. Keberhasilan pertanian di Pulau Jawa ,  belum tentu  keberhasilannya sama dengan di luar Jawa. Di Indonesia, rekayasa teknologi dalam pertanian konvensional yang  berbasis lahan, masih terbatas . Berbeda dengan di negara Arab , rekayasa teknologi  mampu mengubah gurun pasir menjadi lahan subur , mungkin bisa  dijadikan rujukan.

Lahan di Jawa Barat

 Di samping itu Maman juga mengulas , bukti keberpihakan terhadap pertanian dan lingkungan di Jawa Barat  yang menurun. Propinsi dengan jumlah penduduk terbanyak  dengan perkembangan industri yang pesat serta infrastruktur dan pemukiman ,  berdampak  pada terjadinya konversi lahan sangat luas. Jawa Barat yang sebelumnya sebagai lumbung padi nasional turun drastis. ” Untuk memenuhi kebutuhan  di tingkat propinsi saja dipertanyakan,” ujar Maman, Selasa baru lalu kepada BB di Bandung.

Mengenai swasembada pangan yang masih tertumpu pada beras  harus  digeser . Diversifikasi pangan yang potensinya cukup besar malah jadi terpojok,  seperti sumber karbohidrat dari  umbi-umbian, sagu,  sorgum dan jagung tidak dilirik sebagai pangan utama. Hingga orang Indonesia tidak menjadi pemakan nasi  terbesar di dunia. Swasembada pangan  kalau  masih tertumpu pada pangan pokok berupa beras (padi)  susah dan berat untuk mencapainya. Maman juga menyebut masalah reboisasi, penghijauan dan pengembangan teknologi konservasi yang terintegrasi harus  dikembangkan di Pulau Jawa. Gagasan lahan pertanian abadi di Pulau Jawa menjadi keniscayaan yang harus direalisasikan.

Guru Besar Ilmu Pertanian Unpad ini menambahkan, agar target tercapai secara kualitas dan kuantitas. Pola tanam disertai luasan lahan di setiap wilayah  perlu dirinci. Pergiliran tanaman yang dilakukan petani bisa terkait dengan komoditas pangan non-padi, palawija atau sayuran , semua  harus terekam rincian produksinya.  ”Langkah-langkah produksi berbagai komoditas  harus diikuti oleh perhitungan pendapatan bersih  petani untuk memperoleh gambaran sejauh mana petani menikmati insentif ekonomi dari usahataninya,” ujar Maman seraya menjelaskan hal itu menjadi catatan penting, apakah  pendapatan dan kesejahteraan petani pangan meningkat dan menjadi lebih baik . Kalau tidak, para petani  akan tetap menjadi “sapi perah” dan kehidupannya  tetap saja termarjinalkan.

Sedangkan dilema antara program pro pertanian/swasembada versus pembangunan infrastruktur, menurut Maman ,  bisa diatasi manakala pembangunan keduanya terintegrasi  saling mengisi dan melengkapi  manakala  kebutuhan jasa infrastruktur terkait dengan penyaluran  yang diperlukan dan  disalurkan (dipasarkan) ke konsumen. Namun alih fungsi lahan pertanian terkait pembangunan infrastruktur harus tetap dibatasi, apalagi dengan kondisi lingkungan yang rawan. “Kita mengharapkan pertanian  bisa menjadi sumber penghasil devisa karena sebagian hasil pertanian ada yang  kita ekspor. Kalau program ini berhasil akan memberi kontribusi besar pada perekonomian nasional. Kalau program ini tidak berhasil,  posisi pertanian akan semakin terpuruk dan termarjinalkan,” ujar  Maman menegaskan.

Selain itu menurut Maman , karena  kondisi lingkungan, sebaran penduduk jangan terakumulasi di Pulau Jawa. Jadi tidak salah kalau wacana Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan pindah dari Jakarta ke luar Jawa jadi sebuah kenyataan, misalnya ke Pulau Kalimantan.  (E-018) ***